Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kabupaten Bima, Mustahid H Kako meminta kepada masyarakat Desa Sai dan Sampungu tidak perlu memboikot jalan dan boikot pemilu untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, masih ada cara lain yang lebih elegan untuk ditempuh. (Baca. GNR Blokir Jalan Lintas Sai-Sampungu)
“Itu merupakan hak, tapi sebaiknya tidak perlu dilakukan. Apa itu diridhoi Allah atau disetujui masyarakat Soromandi semuanya mulai dari Ntana sampai Sampungu kan belum tentu,” kata Wakil Rakyat asal Donggo ini, Senin (23/11).
Begitu pun dengan rencana memboikot pemilu kata Mustahid, merupakan hak masyarakat. Namun sikap itu dinilai keliru, karena masyarakat sendiri yang rugi tidak menggunakan hak suara sebagai Warga Negara Indonesia. Artinya secara demokrasi, itu membunuh hak masyarakat sendiri. (Baca. GNR Ancam Boikot Distribusi Surat Suara)
“Setelah terpilih salah satu dari empat Paslon, kemana mereka mau membawa aspirasi. Itu merugikan masyarakat sendiri. Nanti malu sendiri, orang yang tidak pernah dibantu mau minta aspirasi,” ujarnya.
Terkait dengan informasi adanya rencana perbaikan Jalan Soromandi mulai Bajo hingga Sampungu Tahun 2016, Duta PKB ini mengaku belum tahu. Pemerintah Kabupaten Bima belum pernah berkoordinasi dengan DPRD soal rencana tersebut.
Namun menurutnya, itu bukan janji melainkan pernyataan berdasarkan informasi dari Pemerintah Propinsi NTB. Sebab Jalan Lintas Soromandi merupakan kewenangan Propinsi. Begitu juga, adanya pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) yang berencana menggunakan sebagian APBD untuk memperbaiki 2 hingga 3 Kilomoter jalan setempat pihaknya belum mendapat informasi resmi. (Baca. 2016, Jalan Bajo-Sampungu Mulai Dibenahi)
“Justru informasinya ini pihak Asutralia ingin membantu. Kalau saya, dari mana pun anggarannya asal itu untuk kemaslahatan masyarakat tidak masalah,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah pernyataan rencana perbaikan jalan itu hanya menenangkan masyarakat, Mustahid tidak berpikir sejauh itu. Kalau ada reaksi dari masyarakat menurutnya wajar saja, karena menghendaki pembangunan.
Hanya saja, Ia menghendaki kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasi itu harusnya lewat DPRD dulu. Seperti tahun lalu, beberapa Anggota Dewan termasuk dirinya mendampingi masyarakat menanyakan anggaran itu ke Pemerintah Propinsi NTB. “Tujuannya, agar bisa dikawal bersama-sama,” tandasnya.
*Ady
