Kota Bima, Kahaba.- Agenda pelantikan Sultan Bima yang direncanakan pada Kamis (4/7) adalah dalam rangka melestarikan budaya dan sejarah bukannya untuk mengembalikan sistem feodalisme seperti yang dikritisi oleh sejumlah kalangan. Demikian penyampaian Ketua Majelis Adat Dana Mbojo Hj. St. Maryam dalam siaran persnya di Museum Samparaja, Senin (1/7) kemarin.
Dihadapan sejumlah wartawan, Hj St Maryam yang lebih dikenal dengan Ina Ka’u Mari menjelaskan, tujuan dilaksanakannya proses pelantikan sultan Bima adalah dalam rangka menyambut kegiatan Festival Keraton Nusantara (KFN) yang diagendakan pada tahun 2014 mendatang.
Bima sebagai tuan rumah pelaksanaan KFN dikatakannya tentu harus memiliki seorang sultan. Bila tidak, maka Bima dipastikannya tidak dapat menjadi tuan rumah dalam kegiatan FKN tersebut. Selain itu pelantikan ini juga digelar dalam rangka melestarikan tradisi budaya dan sejarah yang menjadi kewajiban bersama untuk terus terjaga agar nilai luhur tersebut tidak hilang.
Apalagi di Nusantara, salah satu raja atau Sultan yang belum dilantik adalah di kesultanan Bima sehingga perlu segera dilakukan pelantikan, lanjutnya Ina Ka’U mari, sebelumnya sultan Bima sepeninggal Sultan Salahudin belum ada yang dilantik, akhirnya untuk sultan kali ini setelah menjalani massa sebagai putra mahkota atau Jena Teke sejak tahun 2002 maka digelar proses pelantikan sebagai sultan.
Maraknya informasi mengenai adanya nilai politis, Ina Ka’u Mari membantah semua informasi tersebut. Menurutnya tidak ada nilai politis dalam pelantikan Sultan dan prosesi pelantikan jabatan sultan sudah diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak menjadi kegiatan yang melanggar aturan.
Dengan dilantiknya Jena Teke menjadi Sultan tidak lantas akan mengembalikan sistem pemerintahan feodalisme seperti yang menjadi bayangan orang selama ini. Pelantikan sultan Bima menurutnya hanya sebagai proses pewarisan budaya dan sejarah Bima.
Lanjutnya yang akan hadir dalam prosesi pelantikan, adalah raja-raja dan sultan se nusantara diantaranya raja dan sultan Solo, Jogjakarta, Cirebon, Palembang, Bali, Gowa, Bone, Luwu, Tallo, Buton, Tidore dan sejumlah sultan dan raja di Kalimantan. Sedangkan dari luar negeri direncanakan hadir pula perwakilan dari dua kerajaan Malaysia yaitu sultan Perak dan Johor, Burunei Darussalam, Thailand serta perwakilan dari kekaisaran Jepang dan Rusia dan pemantau dari Amerika Serikat. [BS]
