Kota Bima, Kahaba.- Protes yang dilayangkan Camat Rasanae Barat Lalu Sukarsana terhadap penetapan camat teladan saat penutupan MTQ ke-XI tingkat Kota Bima, mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Bima. Bahkan, anggota dewan menilai penetapan itu jauh dari acara inti. (Baca. Penetapan Camat Teladan di Arena MTQ Menuai Protes)
“Acaranya MTQ ko’ ada penghargaan camat teladan. Inikan aneh,” ujar anggota DPRD Kota Bima melalui Komisi I Bidang Keagamaan, Anwar Arman kepada kahaba.net, Senin (31/10).
Menurut dewan dua periode itu, seharusnya pelaksanaan MTQ murni tentang bidang keagamaan yang dilombakan. Artinya bagi peserta pemenang lomba, akan diberikan penghargaan dan hadiah, sesuai dengan kriteria cabang yang diikutsertakan.
“Baru kali ini lomba MTQ ada penghargaan Camat Teladan. Inikan tidak nyambung, dan terkesan mengada-ngada,” tudingnya.
Seharusnya, panitia MTQ mengumumkan terlebih dahulu sebelum MTQ digelar, kepada seluruh peserta maupun aparatur pemerintah. Bahwa akan ada penilaian tersendiri, bagi peserta MTQ terlebih khusus kepada perwakilan camat yang dinilai dari segi keteladanan.
Indikator penilaian juga disampaikan, panitia yang memberikan nilai harus jelas, dan yang terpenting harus mendapat surat keputusan (SK) dari kepala daerah, sehingga secara aturan bisa dipertanggung jawabkan.
Jadi, sambung duta PKS itu, wajar Camat Rasanae Barat protes adanya penilaian camat teladan tersebut. Karena penilaian melenceng dari pelaksanaan kegiatan. Apalagi ini terkait tentang penyelenggaraan agama, bukan acara umum lain.
“Ini menyangkut ketaladanan, sehingga jangan terkesan dipaksakan untuk diberikan penghargaan. Jadi wajar Camat Rasanaer Barat keberatan, karena ini menyangkut harga diri,” sorotnya.
Semoga kedepan, ia berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Karena dapat mengganggu keharmonisan institusi pemerintah. Hal sepele bila dibiarkan akan menjadi masalah.
*Eric
