Kabupaten Bima, Kahaba.- Tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024 dalam waktu dekat dimulai. Guna memantapkan pengawasan agar penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan itu, Bawaslu Kabupaten Bima terus menekankan kerja pengawas yang maksimal, agar terwujudnya Pemilu yang Luber Jurdil.
Pada hari kedua kegiatan Rakor Persiapan Pengawasan dan Pemetaan Kerawanan pada Tahapan Kampanye Bersama Stakeholder Pemilu, di Hotel Marina Inn, Kamis 23 November 2023, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima sebagai pemateri terakhir menyampaikan materi penatakelolaan manajemen pengawasan, kemudian pengawasan kampanye dan peran pengawas partisipasi.
Pada kesempatan itu, Joe – sapaan akrabnya – lebih awal menguji kemampuan peserta yang hadir yakni para anggota Panwascam dan pengawas partisipatif, dengan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan kampanye dan pengawasan partisipatif.
Sebab dalam menjalankan tugas pengawasan, pemahaman terhadap payung hukum seperti Perbawaslu dan PKPU menjadi kunci. Memahami dan menghafal regulasi tersebut, menjadi panduan utama saat melakukan pengawasan di lapangan.
“Dengan demikian, setiap tindakan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Mantan wartawan itu juga meminta, di tingkat kecamatan pengawas bertanggung jawab untuk memaksimalkan peran divisi, khususnya dalam penanganan perkara dan publikasi kegiatan. Pengawas dapat mengidentifikasi tren dalam penanganan perkara di wilayahnya, memastikan efisiensi proses, dan merancang strategi peningkatan.
Selain itu, pengawas dapat menggunakan data untuk merancang kegiatan publikasi yang lebih efektif, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegiatan, dan memperkuat keterlibatan publik.
Joe juga menyoroti pentingnya pengawasan yang cermat terhadap kampanye, khususnya kampanye hitam dan kampanye negatif.
“Perlu saya tekankan, para pengawas untuk mencermati dengan teliti berbagai bentuk kampanye, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran pidana pemilu yang mungkin dilakukan oleh peserta Pemilu,” jelasnya.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah peserta Rakor menyampaikan pertanyaan yang beragam. Seperti soal kampanye yang menggunakan perangkat pemerintah, dilakukan oleh oknum aparatur pemerintah itu sendiri.
Belum lagi program-program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, acapkali disalahgunakan untuk kepentingan sejumlah peserta Pemilu untuk memuluskan target-target politik.
Menjawab itu, Joe menegaskan setiap pelanggaran Pemilu tetap akan ditindak sesuai aturan. Termasuk aparatur pemerintah yang tidak menjaga netralitas, apalagi menyalahgunakan kewenangan dan program.
*Kahaba-01
