Kota Bima, Kahaba.- DPRD Kota Bima menggelar rapat paripurna ke-3 dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024, bertempat di ruang sidang utama DPRD, Senin 24 Juni 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, M Ryan Kusuma Permadi, serta dihadiri oleh para anggota dewan, unsur Forkopimda, Asisten III Setda Kota Bima M Saleh yang mewakili Wali Kota Bima, serta kepala OPD dan pejabat terkait lainnya.
Dalam sidang ini, enam fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap LPJ pelaksanaan APBD Tahun 2024. Seluruh fraksi secara umum menerima dan memahami isi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak eksekutif, sembari memberikan sejumlah catatan dan apresiasi.
Fraksi PAN, melalui Juru Bicaranya Vivi Deliana Febrianti mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Kota Bima untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi capaian WTP ke-11 ini. Harapannya, ke depan tetap konsisten mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik dan profesional,” ujarnya.
Fraksi Demokrat, Nasdem, dan PKS juga menyampaikan dukungan serupa serta mendorong agar pembahasan LPJ dilanjutkan secara lebih mendalam, guna memastikan seluruh program prioritas daerah terealisasi secara optimal dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Fraksi Merah Putih telah terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum mereka sebelum paripurna digelar, dengan substansi yang juga mendukung pembahasan lanjutan Raperda LPJ tersebut.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus pembahasan pertanggungjawaban APBD, sekaligus refleksi terhadap kinerja Pemerintah Kota Bima dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik selama tahun 2024.
“Pandangan umum fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” pungkas M Riyan dalam penutupan sidang.
*Kahaba-01
