Jakarta, Kahaba.- Satu Gagasan (SATGAS) Bima-Jakarta menyelenggarakan seminar Nasional di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta. Acara tersebut dihadiri Tokoh Nasional seperti AM FATWA, Burhan Magenda, Umar Abduh Mantan Teroris dan Edi Mukhlis Anggota DPRD Kabupaten Bima.
Muslihun Yakub Staf khusus DPD RI sekaligus penanggung jawab pelaksana acara mengatakan, seminar dimaksudkan mengukur persepsi publik dan pandangan tokoh-tokoh Bima Jakarta, tentang Pengaruh Terorisme dan Radikalisme terhadap stabilitas wilayah secara regional, khususnya di Kabupaten Bima saat ini dan di masa datang.
“Menguatnya isu tiga tahun belakang ini yang menempatkan Bima sebagai Pusat Jaringan terorisme, sejatinya adalah komuditas politik yang mestinya harus dipangkas,” ujarnya.
Menurut dia, Bima Bukan Timur tengah yang tak pernah sepi dari konflik, Bima bukan ambon yang pernah menyisahkan sejarah konflik yang berakar dari gerakan radikalisme RMS, Bima bukan Aceh yang menyisahkan perang gerilya sipil bersenjata yang di sebut GAM, Bima bukan Papua yang selalu memberontak dengan gerakan OPM.
Masalahnya, daerah-daerah di tanah air yang memiliki kisah kelabu perlawanan terhadap NKRI tak tersebut dan tak terlibat sebagai pusat atau basis kebangkitan Radikalisme Islam, justru Poso menjadi biang yang di hakimi sebagai Markas aksi terorisme, dan dalam banyak hal Bima menjadi bagian dari peta jaringan POSO dibawah operasi Santoso dan Daeng Koroi yang sudah tewas tertembak oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
“Menempatkan Bima sebagai pusat reproduksi radikalisme adalah anggapan yang salah dan berlebihan, Bima tidak memiliki sejarah perlawanan terhadap Pemerintahan yang sah dalam sejarah bangsa ini,” tegasnya.
Atas kekeliruan mengalirnya persepsi yang salah tentang Bima, sambung Muslihun, menggugah kesadaran warga Bima Jakarta lewat Satgas Bima Jakarta, bahwa Bima sejatinya masyarakat yang beradab di bawah nilai-nilai dalam bingkai kerukunan hidup añtar satu sama lain dalam bingkai NKRI.
Tantangan Bima saat ini dan masa datang, bukan pada menguatkan isu terorisme, namun lebih pàda kemandekan Birokrasi sebagai tulang punggung Pembangunan Daerah. Kemandekan kerja birokrasi dan hilangkan sentifitas Parlemen lokal adalah embrio yang memicu potensi konflik di Daerah.
“Potensi konflik bisa lahir karena membengkaknya angka pengangguran, konflik bisa lahir dari meluasnya ketiadaan tertib sosial akibat penegakan hukum yang tak tuntas. Artinya potensi lokal bukan bersumber dari gerakan terorisme, sehingga mencoba mengsumsi isu terorisme yang menhantui masyarakat Mbojo adalah kesalahan dalam berfikir,” jelasnya.
Upaya mewujudkan Masyarakat Bima yang maju dan mandiri serta bebas dari konflik, kata dia, harus di mulai dari membangun Birokrasi yang profesional dari semua tingkatan, membangun tradisi politik lokal yang sehat, termasuk debat debat di Forum DPRD Kabupaten harus menggali isu isu strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian Satgas Bima Jakarta menyimpulkan, membangun masyarakat Bima yang bebas dari konflik harus di mulai dari pertama membangun birokrasi yang profesional dan handal sebagai tulang punggung pembangunan daerah, memudahkan lahirnya pelayanan Prima, kemudian DPRD Kabupaten Bima harus peka dan sinsitif mengapresiasi dan mendorong kepentingan masyarakat dalam rumusan kebijakn eksekutif.
“Masyarakat harus mampu membangun kemandirian tanpa perlu bersandar pada Pemerintah agar Pemerintahan bisa bekerja dalam skala prioritas dan fokus memajukan Daerah. Saat yang sama Pemerintah harus peka dan tangkap menjawab tantangan dan tuntutan perubahan sehingga Bima bisa sejajar dengan daerah daerah lain di tanah air,” tambahnya.
*Zulchijjah Djuwaid- Penulis juga anggota Satgas Bima-Jakarta
