Kota Bima, Kahaba.- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima meragukan kualitas Daftar Pemilih tetap (DPT). Salah satu penyebabnya yakni, PPS dan PPK diduga tak bekerja maksimal melakukan pemutakhiran data pemilih.
Menurut Komisioner Panwaslu Kota Bima, Ir. Khaerudin M. Ali M.AP, saat pemutakhiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT, pihaknya di lapangan tidak menemukan PPS dan PPK yang bekerja maksimal. “Kami mendapatkan laporan, selama tiga bulan ini PPS dan PPK belum menerima honor,” ungkapnya.
Kata dia, alasan PPS dan PPK enggan bekerja dalam melakukan pemutakhiran, karena memang honor yang belum dibayar. “Untuk itu, kami meragukan kualitas DPT yang ditetapkan KPU Kota Bima,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bima, Bukhari saat dihubungi via celuller membenarkan pernyataan Komisioner Panwaslu Kota Biam itu. “Honor yang belum dibayar itu bisa juga dianggap sebagai indikator tidak berkualitasnya DPT,” ujarnya.
Ia mengaku, honor itu terlambat dibayar karena ada dibeberapa PPS dan PPK yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebelumnya.
“Untuk PPK, ada dua yang belum melaporkan, yakni Raba dan Asakota. Sementara PPS, saya tidak menghafal jumlahnya. Tapi yang pasti ada,” terangnya.
Menurut mantan wartawan itu, karena belum dilaporkan penggunaan anggaran sebelumnya, maka pengajuan pencairan anggaran berikutnya, tidak bisa dilakukan. “Pengajuan pencairan anggaran di kantor Khas Negara itu dilakukan secara kolektif,” tuturnya.
Knedati demikian, Ia akan meminta kepada sekretariat KPU Kota Bima untuk membayar lebih awal untuk PPS dan PPK yang sudah mempertanggungjawabkan laporan. “Kita akan cari solusi, agar tidak berlarut – larut,” janjinya
Bukhari berencana, dalam waktu dekat akan segera dibayarkan. “Kita coba komunikasi lagi dengan sekretariat,” tambahnya.
*BIN
