Kabupaten Dompu, Kahaba.- Puluhan massa aksi dari 4 Desa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda (Genpa) Kilo menggelar unjukrasa di Desa induk Kecamatan Kilo, Desa Melaju, Desa Lasi dan Kantor Camat. Tidak hanya itu, massa aksi juga melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Melaju dan Kantor Desa Lasi.
Massa aksi yang merupakan gabungan dari Desa Mbuju, Desa Kramat melakukan long march hingga di dusun patula Desa Malaju (tepatnya di jembatan patula). Sementara massa aksi dari Desa Kiwu, dan Desa Lasi, dan berkumpul di lapangan voli pantai Desa Lasi.
Kemudian, silih berganti menyampaikan orasinya hingga di depan kantor Desa Lasi. Akibat, Kepala Desa tidak memanggapi tuntutan mereka, massa pun menyegel kantor desa tersebut.
Korlap aksi Sofyan saat orasi membeberkan sejumlah fakta telah terjadinya penyimpangan anggaran yang secara sistematis dilakoni aparatur negara, dalam hal ini Plt Kades Lasi yang kini telah menjabat sebagai Plt Kades Melaju, bersama pihak-pihak lain.
“Kami yakin dan berani menyampaikan ini, karena faktanya Plt Kades Lasi sekarang diangkat lagi menjadi Plt Kades Malaju. Padahal, sudah jelas orang ini bermasalah,” tegasnya.
Menurut dia, kinerja BPD Desa Malaju dan Camat Kilo yang tidak mengunakan fungsi dan pengawasan dengan baik, menjadi akar dari semua masalah.
“Ini adalah kejahatan yang terorganisir dan tersistematis. Karena dari Camat Hingga BPD semua di bungkam,” teriaknya.
Sofyan memaparkan, tingkah laku dan latar belakang penjabat ini sudah diketahui secara umum oleh seluruh rakyat Kilo. Karena waktu ia menjabat sebagai Plt Desa Lasi menjadi aib buat masyarakat.
“Banyak program yang tidak bisa dieksekusi karena uang habis. Dan, ini sudah menjadi temuan Inspektorat pada LHP-nya,” ungkapnya dengan nada lantang.
Sementara itu, orator lain Sadam menyampaikan, aksi demontrasi yang dilakukan pihaknya tersebut merupakan perwujudan demokrasi dan dijamin oleh Negara.
“Jadi kami bergerak atas dasar kesadaran dan hak kami sebagai warga negara. Jadi jangan nodai kedewasaan politik kami dengan cara-cara yang tidak elegan,” ucapnya.
Ia memaparkan, Camat Kilo dan BPD Desa Melaju saat ini telah memilihara orang yang bermasalah di mata hukum. Karena Plt Desa Melaju sekarang sudah melakukan korupsi di Desa Lasi pada tahun 2017 dan disamping itu terjadi penggelapan anggaran Rp 100.000.000.
Menurut dia, penuntasan kerugian negara yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Dompu pada waktu Plt Malaju tersebut menjabat Plt Lasi tidak ditindaklanjuti secara serius. Padahal, waktu pengembalian tersebut sudah lewat waktu.
“Jadi kami ingatkan jangan bermain-main dengan hukum. Karena tidak ada satu pun orang yang kebal hukum, semuanya sama di mata hukum,” ingatnya.
Akibatnya, pun kini dialami langsung oleh desa Malaju. Pasalnya, ada program jalan lingkar di Dusun Kalate Desa Malaju yang sampai hari ini belum melakukan kegiatan, karena anggaran tersebut sudah tidak ada atau habis.
“Kami curiga dan yakin, anggaran proyek itu pasti sudah masuk kantong, dan telah ditilep untuk kebutuhan pribadinya Plt,” duganya.
Lahim, salah satu perwakilan massa aksi dari Lasi yang juga menjabat sebagai anggota BPD menyampaikan, agar kiranya kasus Desa Lasi, Desa Malaju segera diproses hukum.
“Kami minta Plt Desa Malaju untuk dicabut SK karna melanggar UUD PNS,” tukasnya.
Ia berharap, pihak polda NTB harus mengambil alih penanganan sejumlah kasus yang ada di wilayah Kecamatan Kilo. Karena pihaknya menduga saat ini di Polres Dompu telah terjadi persekongkolan. Terbukti, sampai hari ini kasus-kasus yang ada belum di.
Sementara itu, usai melakukan penyegelan kantor Desa Malaju puluhan massa aksi ini bergerak ke kantor Camat. Dengan dikawal ketat oleh personil Polisi dibawah pimpinan langsung Kapolsek Kilo, IPDA Jaelani.
*Kahaba 09
