Kabupaten Bima, Kahaba.- Verifikasi bahan kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Sai periode 2019-2025, Senin (9/9) pagi, ricuh. Kericuhan terjadi, saat beberapa Bacakades mempertanyakan adanya penambahan SK yang menjadi bahan tambahan Bacakades.
Bacakades Sai Ardin mengungkapkan, ini masalah yang serius. Panitia harus bisa menjelaskan secara detail terkait aturan yang ada dalam Perda dan Perbup.
“Harus ada kejelasan. Jika panitia bekerja sesuai tahapan, maka lakukanlah,” saran pria bergelar Sarjana Hukum ini.
Dalam Perda maupun Perbup lanjut Ardin, tidak ada point yang mengatakan agar peserta bisa menambah bahan atau SK penunjang. Hanya saja, dalam aturan itu Bacakades diperbolehkan memperbaiki bahan yang dilengkapi saat pendaftaran.
“Panitia harus tegas dan bisa menelaah secara seksama aturan ini,” sorotnya.
Pada kesempatan itu juga, Bacakades lainnya Arif Rahman mengatakan, jika panitia tidak mampu menganalisa dan menjalankan aturan sesuai Perda dan Perbup. Maka dirinya meminta agar persoalan ini diselesaikan saja di tingkat BPMDes Kabupaten Bima.
“Kami tidak ingin persoalan ini berakhir buntu dan mengakibatkan perpecahan,” katanya.
Verifikasi yang digelar panitia pilkades di Aula Kantor Kepala Desa Sai. Kericuhan terjadi karena panitia tidak bisa menjelaskan secara detail aturan yang ada dalam Perda dan Perbup soal apakah ada aturan yang mengatur adanya penambahan SK untuk meningkatkan point.
Suasana dalam aula Kantor memanas dan beberapa Bacakades sempat membanting kursi sehingga suasana verifikasi bahan itu terpaksa dihentikan sementara oleh panitia.
Beruntung, anggota Kapolpos Sektor Soromandi segera mengambil langkah menenangkan beberapa Bacakades yang sempat ricuh.
Hingga, verifikasi bahan seluruh Bacakades Sai yang dimulai kemarin hingga digelarnya hari ini ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.
Usai ada insiden, panitia langsung menggelar rapat dan berkonsultasi dengan pihak BPMDes terkait masalah yang dipersoalkan sebagian Bacakades Sai.
*Kahaba-07
