Cegah Peredaran Narkoba, Dishub Minta Anggaran Pengawasan Ditingkatkan

Kabupaten Bima, Kahaba.- BNN Kabupaten Bima mengadakan Rapat Kerja Giat Anti Narkoba bersama Instansi Pemerintah di Aula Hotel La Ila, Kamis (11/08). Acara yang dibuka kepala BNN Kabupaten Bima Kompol Jomaldi, diikuti SKPD terkait menghadirkan pembicara dari BNN Kabupaten Bima, Bappeda dan Erly

Rapat Kerja Giat Anti Narkoba bersama Instansi Pemerintah. Foto: Bin

Rapat Kerja Giat Anti Narkoba bersama Instansi Pemerintah. Foto: Bin

Dalam sambutannya Jomaldi mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya menyatukan persepsi dan kegiatan diantara instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? (P4GN).

“Ini menjadi langkah awal baik untuk menjalin kerjasama BNN Kabupaten Bima untuk bersama – sama melawan narkoba yang kian marak di daerah kita,” jelas Jomaldi.

Selama ini, kata dia, BNN Kabupaten Bima sudah melakukan berbagai kegiatan pencegahan Narkoba, seperti melakukan kampanye di instansi Pemerintahan, masuk ke sekolah – sekolah, menyebarkan stiker dan brosur dan melakukan cek urine yang baru ini sudah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Dompu.

Jomaldi juga mengungkapkan, pravelensi penyalahgunaan Narkoba sudah mencapai 2,18 persen atau sekitar 4,2 juta orang dan meningkat tiap tahunnya. Parahnya, Indonesia menjadi target supply bukan hanya dari luar negeri tetapi dalam negeri sendiri.

“Nah, meskipun pelaku dihukum berat, namun masih mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara,” jelas Jomaldi.

Rapat Kerja Giat Anti Narkoba bersama Instansi Pemerintah. Foto: Bin

Rapat Kerja Giat Anti Narkoba bersama Instansi Pemerintah. Foto: Bin

Erly salah satu narasumber mengatakan saat ini kerugian pribadi akibat penggunaan narkoba mencapai Rp 56,1 triliun, kerugian sosial Rp 6,9 triliun dan kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba mencapai Rp 63,1 triliun.

“Sedangkan pengguna pria mencapai 74,5 persen dan pengguna wanita mencapai 25,49 persen dengan perincian 1,6 juta orang coba pakai, 1,4 juta orang teratur pakai dan 943 orang pecandu,” jelas perempuan bergelar Doktor itu.

Sementara itu, Kasubag Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima Arief Rachman dalam sessi tanya jawab mengharapkan agar Pemerintah dapat menaikan anggaran pengawasan transportasi darat dan laut?. Apalagi, sejak tahun 2012 Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan instruksi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba dan psikotropika di sektor transportasi.

“Wilayah darat dan laut di Bima cukup luas, kebetulan perwakilan Bappeda hadir dalam Rapat Kerja GIAT Anti narkoba untuk dapat menjadikan catatan dan prioritas untuk kenaikan anggaran pengawasan ? transportasi Darat dan Laut,” paparnya.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *