November, Pelayanan Pembuatan Paspor di Kota Bima Dimulai

Kota Bima, Kahaba.- Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah NTB M. Natsir memastikan pelayanan paspor sudah bisa dimulai pada bulan November 2016.

Walikota Bima pose bersama Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah NTB M. Natsir. Foto: Hum

Walikota Bima pose bersama Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah NTB M. Natsir. Foto: Hum

Pernyataan tersebut disampaikan saat berkunjung ke kantor Walikota Bima Kamis (6/10). M. Natsir, hadir bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Bima Muhammad Irham, diterima oleh Walikota Bima diruang kerjanya.

“Peralatan operasional diagendakan tiba di Kota Bima pada tanggal 15 Oktober 2016, awal November sudah bisa melakukan pelayanan pembuatan paspor,” katanya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin.

Pihaknya berharap Walikota Bima bisa hadir pada hari pertama pelayanan untuk menunjukkan dukungan dan memberi semangat kepada jajaran pegawai Kantor Imigrasi Kota Bima.

M. Natsir juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Bima, karena memaklumi kondisi yang ada. Kantor Imigrasi Kota Bima mulai dibuka sejak bulan Januari 2016, namun masih belum bisa melayani pembuatan paspor karena masih menunggu distribusi peralatan operasional dari kantor pusat.

Sambungnya, kegiatan pelayanan paspor Kantor Imigrasi Kota Bima nantinya akan bisa melayani 100 permintaan pembuatan paspor dalam sehari.

“Jika kedepannya ada rencana penataan Pelabuhan Bima menjadi pelabuhan internasional, maka akan ditempatkan loket khusus imigrasi di pelabuhan, berdampingan dengan bea cukai dan karantina,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Bima menyambut baik rencana tersebut. Dirinya juga akan mengarahkan seluruh pegawai Pemerintah Kota Bima untuk membuat paspor.

“Justru kami mengucapkan terima kasih atas segala upaya Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah NTB. Kita benar-benar merintis pembangunan kantor ini dari nol, tentu kita harus maklum bahwa Kementerian Hukum dan HAM harus melayani permintaan dan kebutuhan dari seluruh Indonesia,” kata Walikota.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *