Tinjau Tower di Mande, Dewan Temukan Sejumlah Kejanggalan

Kota Bima, Kahaba.- Menindaklanjuti protes warga Lingkungan Mande Tiga Kelurahan Mande terhadap pembangunan Tower Telkomsel, Anggota DPRD Kota Bima turun meninjau pembangunan tower, Rabu (19/10). Sejumlah kejanggalan pembangunan itu ditemukan para wakil rakyat tersebut. (Baca. Warga Mande: tidak ada Diplomasi Tower Harus Dibongkar)

Dewan Kota Bima saat tinjau Tower di Mande. Foto: Bin

Dewan Kota Bima saat tinjau Tower di Mande. Foto: Bin

Anggota DPRD Kota Bima Nazamudin mengatakan dirinya turun bersama anggota Komisi III Syamsurih sekitar pukul 10.00 Wita, Bagian Hukum, Humas dan Protokol DPRD Kota Bima. Sebelum menuju Tower, pihaknya menuju Kantor Lurah Mande guna mengumpulkan sejumlah data.

“Tadi kita turun dengan Lurah, bertemu tokoh masyarakat, Ketua dan Sekretaris RT dan puluhan masyarakat Mande,” ujarnya. (Baca. Tower Berdiri, Dokumen Kajian Lingkungan tidak ada, Warga Mande Protes)

Diakui Nazamudin, pembangunan tower sebenarnya sudah melalui tahapan awal. Namun pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan, seperti pemindahan lokasi yang dilakukan sepihak oleh pelaksana proyek, kemudian berimbas pada keresahan warga.

Bahkan Lurah Mande, sambungnya, tidak diberitahui oleh pelaksana proyek tentang pindah lokasi dan tanda dimulainya pekerjaan tower. Kemudian, Lurah Mande tidak tahu alamat perusahaan yang melaksanakan kegiatan itu.

“Lurah mengaku telah mengeluarkan rekomendasi pembangunan tower berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan luas lebih kurang 3 are, dilokasi awal. Bukan dilokasi pemindahan yang dijadikan bangunan sekarang,” ungkapnya.

Kata Duta PKPI itu, saat mereka turun tidak ada aktifitas pekerjaan proyek. Namun berdasarkan pengakuan warga, merasa resah dan menolak keberadaan bangunan setinggi 32 meter tersebut.

“Kita juga melihat bangunan ini sangat dekat dengan Masjid dan pemukiman. Pantas saja warga resah,” katanya.

Berdasarkan kejanggalan tersebut, pihaknya akan jadikan data awal untuk menyelesaikannya. Dalam waktu dekat, dawn akan mengundang sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), pelaksana proyek, Lurah Mande dan beberapa orang tokoh masyarakat Mande.

“Segera kita agendakan undang mereka agar bias diurai dan dicarikan solusinya,” tambah Nazamudin.

*Bin

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *