Kota Bima, Kahaba.- Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima Muhtar Landa didampingi Asisten II Setda Kota Bima H. Syamsudin dan Kepala Bappeda Kota Bima Abdurrahman Iba serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima H. Syarafudin, menerima kedatangan Tim Pascasarjana UGM Program Studi Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam (MTPBA).
Tim beranggotakan ahli hidrologi dan ahli hidrolika UGM Joko Sujono, Rahmad Jayadi, Istiarto dan Adam Pamuji tersebut diterima di ruangan Wakil Walikota Bima, Jum’at (3/2). Kedatangan Tim dari Pascasarjana UGM ini dalam rangka sharing ilmu penanganan banjir.
Asisten II Setda menyampaikan H. Syamsudin menyampaikan, Pemerintah Kota Bima dengan tangan terbuka menerima kedatangan Tim dari UGM. Disampaikannya bahwa saat ini Kota Bima tengah berbenah dan melakukan berbagai upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana banjir.
Diharapkannya Tim dari UGM dapat melakukan transfer ilmu terutama mengenai Early Warning System yang tepat guna deteksi dini hal-hal yang berkaitan dengan bencana banjir. Baginya, Early Warning System akan sangat membantu masyarakat untuk mengakses informasi mengenai bencana banjir lebih cepat sehingga dapat segera dilakukan upaya evakuasi.
“Saat ini Pemerintah Kota Bima tengah melakukan beberapa upaya diantaranya normalisasi drainase dan normalisasi sungai,” jelas Asisten II melalui siaran pers yang disampaikan Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima H. Syarafudin menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Bima juga telah melakukan kerjasama dengan BMKG untuk mengetahui prakiraan cuaca dan pertumbuhan awan setiap harinya. Informasi ini kemudian diteruskan melalui mobile phone dengan aplikasi whatsapp dan diteruskan kepada TSBK di masing-masing kelurahan. Ini menjadi salah satu cara deteksi dini yang saat ini digunakan.
Sementara itu, Joko Sujono menyampaikan bahwa dalam mengatasi masalah banjir diperlukan model pengendalian banjir secara terpadu dan komprehensif dengan mengacu pada upaya pembangunan nonstruktur yang melibatkan seluruh stakeholder.
Diusulkannya agar melibatkan semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan sistem pengendalian banjir dengan mendorong pembangunan nonstruktur diantaranya pengelolaan dataran banjir, melakukan prakiraan banjir dan peringatan dini, penanggulangan banjir, relokasi permukiman, perbaikan tata ruang dan penghijauan, reboisasi DAS, penetapan sempadan sungai, penyampaian informasi publik serta menguatkan manajemen sampah.
*Kahaba-01/Hum
