Kota Bima, Kahaba.- Eksekutif dan Legislatif sejatinya harus berjalan beriringan dan saling mendukung dalam proses pembangunan. Namun, fakta sebaliknya ditunjukan dua SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima yakni Dinas PU dan BPBD. Keduanya sudah 5 kali dipanggil untuk koordinasi oleh Legislatif, tetapi selalu diabaikan tanpa kabar berita.
Terang saja, sikap dua SKPD yang terkesan bandel ini membuat beberapa Anggota DPRD Kota Bima geram sehingga terpaksa buka suara dan menyemprotnya lewat sidang paripurna yang digelar pada Senin (15/5) pagi.
Salah satunya Anggota Komisi III, Nazamudin. Duta PKPI ini mengaku kehabisan akal mengundang dua SKPD tersebut untuk hadir di Kantor Dewan hanya untuk koordinasi terkait program daerah. Legislatif pun seolah tidak dihargai dan diabaikan begitu saja.
“Melalui rapat paripurna dewan ini, kami sekaligus ingin mengkritik kepada Sekda. Bahwa pemanggilan sudah lebih dari lima kali, tapi pihak eksekutif tidak pernah hadir,” kata Nazamudin dalam sidang paripurna dengan agenda pengajuan usulan raperda pemekaran tiga kelurahan baru.
Nazamudin menegaskan, kritik disampaikan langsung kepada Sekda selaku pimpinan birokrasi yang membawahi langsung SKPD agar bisa menyampaikan teguran. Sebab, Kepala Dinas PUPR dan BPBD selalu acuh tak acuh saat diudang hadir.
“Kami ingin klarifikasi permasalah drainase, penimbunan dan masjid terapung. Tapi hingga lima kali pemanggilan, dua kepala SKPD ini tidak pernah nongol batang hidungnya,” ungkap dia.
Menurutnya, sikap bandel yang dicontohkan Kadis PUPR dan BPBD telah membuat jarak antara eksekutif dengan legislatif. Padahal lembaga ini mempunyai tugas sama sebagai penyelenggara pemerintahan.
“Tolong sekda sampaikan kepada dua kepala SKPD yang kami nilai manusia paling bandel tersebut, bahwa niat kami memanggil untuk mengklarifikasi beberapa masalah yang terjadi di tengah masyarakat, agar tidak menjadi polemik dan tanda tanya masyarakat,” pintanya.
Hal serupa juga disampaikan Sudirman Dj. Anggota Dewan dari Partai Gerindra ini menyorot, polemik yang mencuat ditengah masyarakat terkait pekerjaan drainase yang belum jelas asal-usulnya. Sehingga diharapkan bentuk kemitraan dan secepatnya diberikan penjelasan oleh SKPD terkait.
“Bila tidak dihargai, jangan salahkan kami di DPRD ini. Ketika eksekutif tidak pernah menghargai agenda pemanggilan, kami bisa lakukan sabotase dan menggunakan hak-hak kami yang duduk lembaga dewan ini,” ancamnya.
Apabila agenda pemanggilan ini berakhir buntu enam hingga tujuh kali kata dia, maka secepatnya Ia akan meminta Pol PP untuk menjemput paksa dua Kepala SKPD bandel tersebut.
“Bila dua kali tidak ada upaya hadir, maka kami meminta kepada Dinas Pol PP untuk menjemput paksa dua kepala SKPD itu ke lembaga dewan terhormat,” ujarnya.
Sementar itu, Plt. Sekda Muhtar Landa yang coba dimintai tanggapan, belum bisa memberikan tanggapan hingga berita ini dinaikkan.
*Kahaba-04
