Kota Bima, Kahaba.- Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Front Persatuan Mahasiswa dan Rakyat Tani Menggugat (FGPRTM) turun ke jalan, menggelar aksi dan mendesak pemerintah untuk segera menyelamatkan petani. Aksi di depan kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bima, Senin (25/9) dikawal ketat aparat.
Menurut massa aksi, kondisi negara kian terpuruk karena intervensi imprealisme. Dari segi sosial, budaya, ekonomi dan politik, tekanan itu membuat negara diserang dari berbagai arah. Indonesia pun tunduk dan tidak bisa berbuat banyak.
Hak ini diperparah lagi dengan sikap pemerintah terkait, kebijakan reformasi agraria pemerintahan Presiden Jokowi tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yakni pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, meyerahkan lahan sebesar Rp 9 juta,
“Kebijakan ini pada pelaksanaannya berjalan sangat lambat dan mangkrak serta tidak menyentuh persoalan mendasar yaitu merombak ketimpangan struktur penguasaan kepemilikan tanah yang ada,” sorot salah satu massa aksi, Anas.
Itu dapat dilihat dari masih maraknya konflik konflik agraria yang belum terselesaikan dan petani masih terus menjadi korban kekerasan, perampasan tanah maupun kriminalisasi.
“Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk menjalankan reformasi agraria sejati yang sesuai dengan amanah dan prinsip – prinsip yang tertuang dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960,” pintanya.
Tidak hanya itu, massa juga meminta kejelasan soal harga harga pupuk subsidi, yang selama ini dikeluhkan rakyat di Kabupaten Bima. Harga yang ditetapkan cenderung tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
*Kahaba-01
