Kota Bima, Kahaba.- Merasa diri menang dan memiliki bukti yang cukup, Ahyar warga Kelurahan Rabangodu Utara yang dilaporkan Pemerintah Kota Bima karena menyerobot lahan milik pemerintah (Baca. Lahan Pemkot Diserobot, Oknum Warga Dilapor Polisi), mendesak Polisi untuk segera tuntaskan kasus tersebut.
“Saya desak Polisi tuntaskan kasus itu, jangan didiamkan seperti ini. Saya mendesak karena saya yakin menang, saya punya bukti, sementara Pemkot tidak,” sorotnya, Sabtu (20/9).
Ia mengaku pernah dipanggil oleh Polisi, dan dirinya hadir sebagai saksi. “Saya dicerca dengan 50 pertanyaan. Terakhir saya diminta tunjukan alasan haknya, dan saya tunjukan,” ujarnya.
Kata Ahyar, alasan haknya seperti, surat putih Tahun 1976 yang menyebutkan tanah itu seluas 54 are, kemudian SPPT dari Tahun 1976 sampai sekarang, yang pajaknya tetap dibayar. “Dalam surat putih itu tertera nama ibu kandung saya, St. Maimunah,” sebutnya.
Dari masalah itu, pihaknya melapor ke Ombudsman NTB. Sementara Pemkot Bima yang dimintai oleh Ombudsman alasan haknya, tidak bisa ditunjukan, karena tidak memiliki data. “Pemkot Bima ini kan hanya mendongeng, klaim tanah orang namun tak memiliki bukti,” katanya.
Dia juga meminta kepada Kabag Hukum Pemkot Bima untuk menganalisa dengan baik masalah itu, agar tidak semata – mata menuruti keinginan atasan. “Jika tidak ada data, jangan klaim tanah orang,” tegasnya.
Ditanya langkah dia selanjutnya, Ahyar justru mengaku sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kota Bima melapor dirinya ke Polisi, karena masalahnya akan semakin jelas, siapa pemilik tanah itu sebenarnya. (Baca. Laporan Pemkot Dinilai Salah Alamat)
“Saya tidak perlu melapor kembali Pemkot Bima ke Polisi, buat apa. Saya justru berterimakasih karena saya dilapor,” tambahnya.
*Bin
