Kota Bima, Kahaba.- Rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB beberapa bulan lalu telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Termasuk didalamnya audit tahunan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima.
Dari hasil audit tersebut, ditemukan adanya anggaran Rp 6 Miliar lebih di Bappeda Litbang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Pada rilis BPK tersebut, ada sejumlah poin yang menjadi pokok – pokok ketidakpatuhan. Seperti pada pada poin 8, tertera kalimat pertanggungjawaban belanja pada Bappeda Litbang Kota Bima tidak didukung dengan bukti yang lengkap senilai Rp 5.023.657.611,00 dan diantaranya terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan senyatanya senilai Rp 1.151.678.864,82.
Dari temuan ini, BPK memerintahkan Kepala Bappeda Litbang untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas pertangungjawaban belanja yang tidak senyatanya senilai Rp 917.595.850,00 ke kas daerah dan menyetor kekurangan penerimaan negara senilai Rp 116 545.478,82 ke kas negara.
Pengembalian ini harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan aturan yang ada.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB Wahyu Priyono saat ditanyakan sejauhmana progress pengembalian yang direkomendasikan? Menjawab, saat ini temuan tersebut sedang dalam proses pengembalian.
“Hampir selesai. Nanti akhir bulan ini, akan ada pemantau tindak lanjut,” jawabnya singkat melalui seluller, Senin (10/7).
*Kahaba-01
