Kota Bima, Kahaba.- Banjir bandang yang melanda Kota Bima tahun 2016 masih menyisakan trauma mendalam. Hingga saat ini, setiap kali banjir datang, kekhawatiran dan kecemasan kembali muncul di tengah masyarakat, terutama di media sosial, sebagai akibat dari pengalaman pahit tersebut.
Sekretaris Bappeda Kota Bima Arif Roesman mengapresiasi inovasi yang dikonsepkan oleh Asraruddin selaku pejabat di Dinas PUPR Kota Bima. Salah satu penyebab utama banjir yang berulang di Kota Bima adalah tingginya koefisien run off atau limpasan air hujan, yang terjadi karena kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di kawasan hulu yang terus mengalami degradasi.
Menurutnya, masalah ini harus menjadi perhatian dalam perencanaan jangka panjang maupun menengah Kota Bima, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Dari analisis ini, kita juga merumuskan visi pembangunan Kota Bima yang maju, berkelanjutan, dan religius hingga tahun 2045. Dalam konteks keberlanjutan, salah satu fokus utama adalah bagaimana mengatasi banjir dengan mengurangi koefisien run off yang ada,” ujar Arif, Senin 30 September 2024.
Ia memaparkan, penanggulangan bencana banjir tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan infrastruktur antara lain memperbesar kapasitas sungai atau membangun infrastruktur semata. Pendekatan non struktur justru harus dilakukan dalam rangka mengurangi koefisien run off yang sangat tinggi di Kota Bima. hal ini dapat dilakukan secara holistik seperti penataan kawasan, perluasan tutupan lahan, dan pengelolaan catchment area (daerah tangkapan air) sangat diperlukan.
“Dibutuhkan kolaborasi multipihak, antar perangkat daerah terkait, juga berbagai lembaga dan komponen masyarakat non pemerintah yang peduli terutama dalam pemulihan kawasan hulu yang rusak, memperluas tutupan lahan, dan mengurangi limpasan air dari sumbernya,” jelasnya.
Arif kembali memuji inovasi Asrarudin, yang berupaya mengintegrasikan berbagai perangkat daerah dalam penanganan banjir dan pengurangan run off. Tentu saja kolaborasi ini melibatkan banyak sektor, tidak hanya di bawah Dinas Sumber Daya Air PUPR, tetapi juga bidang tata ruang, perencanaan kawasan budidaya dan lindung, serta sektor pertanian dan lingkungan hidup.
“Melalui kolaborasi ini, pembangunan di kawasan pemukiman juga mendapat perhatian lebih, terutama dalam memastikan pembangunan yang tertib dan bebas dari kawasan kumuh, karena hal ini berdampak langsung pada koefisien runoff,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut berperan dalam upaya rehabilitasi kawasan dan pengurangan volume sampah, yang juga berkontribusi pada mitigasi banjir.
Arif menutup pernyataannya dengan kembali mengapresiasi upaya Asrarudin dan menekankan pentingnya pendekatan tematik yang melibatkan berbagai pihak dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Bima.
“Selamat kepada Pak Asrarudin, dan saya yakin bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini akan membawa dampak positif bagi Kota Bima,” pungkasnya.
*Kahaba-01
