oleh

Rafidin Ingatkan Bupati Bima Agar Transparan Kelola Anggaran Covid-19

Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kabupaten Bima Rafidin mengingatkan Bupati Bima agar mengelola anggaran pencegahan Covid-19 di Kabupaten Bima yang nilainya fantastis.

Rafidin Ingatkan Bupati Bima Agar Transparan Kelola Anggaran Covid-19
Anggota DPRD Kabupaten Bima Rafidin. Foto: Ist

Menurut dia, anggaran pengajuan awal untuk penanganan Pandemi Global itu berkisar Rp 50 miliar – Rp 70 miliar. Maka dari anggaran itu dikelola dengan transparan dan jangan sampai menjadi ladang korupsi dengan modus sejumlah program yang tidak jelas.

“Saya ingatkan sebagai wakil rakyat, anggaran itu tidak sedikit. Penggunaannya harus jelas dan transparan,” tegasnya, Selasa (5/6).

Diakui mantan wartawan itu, sejak awal PAN sebagai partai yang mengantarkannya menjadi wakil rakyat menginginkan Pansus Anggaran Covid-19 dibentuk, agar pengelolaan anggaran tersebut jelas dan tidak dijadikan ladang untuk meraup keuntungan segelintir orang dan kelompok.

Rafidin juga menyorot sikap Pemerintah Kabupaten Bima yang tidak intens melakukan koordinasi dengan legislatif. Sumber diambil anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut diambil dari pos pos anggaran mana saja.

“Pergeseran anggaran itu pun tidak dilakukan secara transparan,” tudingnya.

Kembali ke masalah penggunaan anggaran Covid-19 tersebut sambung Rafidin, dengan anggaran yang fantastis tersebut mestinya pemerintah melakukan upaya pencegahan yang maksimal, seperti contoh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Sejak awal pemerintah tersebut melakukan pencegahan yang baik, sehingga hari ini kosong warga yang terpapar wabah tersebut.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan Bupati Bima dan jajarannya agar tidak main-main mengelola anggaran tersebut. Karena ancaman apabila tidak dialokasikan dengan baik, maka dapat dihukum mati.

*Kahaba-01

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Pemerintah Daerah, maka gunakan hak konstitusional dewan secara maksimal, agar pemerintah dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undngan yang berlaku. Rakyat akan salut, tapi dengan jumlah anggota dewan yang sekian itu masa hanya satu dua orang saja yang sering tampil, lalu pwetanyaan mana yang lain. Wajar pemerimtah dikontrol dan diawasi bukan hanya saat ini tapi selama anda menjadi anggota dewan. hanya saja gaya bahasa yang santun dan elelgal, karena ada bahasa2 yang kurang bagus yang disampaikan dimedia. Rakyat juga tetap mengawasi anggota dewan juga, jangan ente marah atau tersinggung bahkan tidak mau dikeritik. Dewan itu ingat bukan prestasi anda, tapi prestasi rakyat yang diberikan mandat. Jangan otoriter, Demokrasi itu punya ruang yang disiapkan untuk menyampaikan pendapat.

Kabar Terbaru