Kota Bima, Kahaba.- Biaya yang harus disetor peserta asal Kota Bima pada Kemah Wirakarya Nasional Tahun 2015 di Bumi perkemahan Gunung Jae Kabupaten Lombok Barat NTB, menuai sorotan. Pasalnya, angka yang ditetapkan terbilang besar, yakni sebesar Rp 1.100.000.
Pemerhati pramuka asal Kota Bima TF menilai biaya yang harus disetor oleh peserta asal Kota Bima sebanyak 40 orang itu memberatkan. Padahal Kwarcab Pramuka Kota Bima memiliki anggaran yang sudah tertuang dalam APBD, dan bisa digunakan untuk kegiatan tersebut.
Ia menyebutkan, biaya sebanyak Rp 1.100.000 dengan rincian penggunaan seperti biaya transportasi, giat wisata, akomodasi perkemahan, konsumsi dan atribut peserta, dinilai mengada – ngada. Sebab, item kebutuhan itu sudah menjadi tanggungan panitia penyelenggara.
“Anggaran di Pemerintah Kota Bima itu ada untuk kegiatan pramuka, dan setahu kami Kwarcab Pramuka Kota Bima juga sudah mengajukan proposal, kenapa tidak memakai anggaran itu saja. Uang Rp 1,1 juta itu tidak sedikit,” sorotnya.
Menurut TF, jika Kwarcab Pramuka Kota Bima tetap bertahan meminta biaya sebanyak itu kepada peserta, sama halnya membiarkan adanya diskriminasi perhatian. Karena, peserta yang bisa ikut kegiatan yang dilaksanakan tanggal 23 – 30 November 2015 itu hanya peserta yang memiliki uang.
Sementara itu, Sekretaris Kwarcab Pramuka Kota Bima, Yun Kamarudin yang dihubungi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan seleksi yang mewajibkan kepada peserta untuk membayar Camp Fee, berdasarkan ketentuan pusat.
Ditetapkan biaya sebanyak itu, kata dia, karena peserta harus membayar biaya masuk sebesar Rp 350 ribu, dengan sejumlah fasilitas termasuk giat wisata, kemudian biaya transportasi pulang pergi Bima Lombok sebesar Rp 500 ribu dan ditambah sejumlah biaya lain.
“Sejumlah biaya kebutuhan dalam kegiatan Kemah Wirakarya Nasional itu tidak ada dalam Pos anggaran yang tersedia. Jadi terpaksa harus memungut biaya kepada peserta,” ucapnya.
Ia menjelaskan, anggaran Kwarcab Pramuka Kota Bima dalam APBD Kota Bima sebanyak Rp 100 juta. Dari anggaran itu, tertuang sejumlah kegiatan sesuai perencanaan. Namun untuk kegiatan Kemah Wirakarya Nasional, tidak masuk dalam rencana penggunaan anggaran tahun ini.
Dari anggaran itu, telah digunakan untuk sejumlah kegiatan sebanyak Rp 50 juta. Yang tersisa sebanyak Rp 50 juta, tidak bisa digunakan untuk kegiatan Kemah Wirakarya Nasional, karena tidak masuk dalam rencana penggunaan anggaran tahun ini.
“Masing-masing sudah ada pos kegiatannya. Tidak bisa kita gunakan anggaran yang tersisa itu untuk Kemah Wirakarya Nasional, nanti akan menjadi temuan BPK. Jadi harus digunakan sesuai kegiatan yang direncanakan,” jelasnya.
Yun mengaku, surat edaran yang dibagikan ke Sekolah – Sekolah dan meminta perwakilan untuk ikut kegiatan tersebut, tidak ada paksaan. Biaya yang disebutkan pun bisa ditanggulangi oleh sekolah melalui dana BOS.
“Kalau Sekolah mampu membiayai, silahkan. Jika tidak, siswa yang ingin ikut dengan biaya sendiri juga silahkan, intinya tidak ada paksaan,” tuturnya.
Ia menambahkan, dari biaya yang ditetapkan tersebut, sebagian peserta dan sekolah tidak mempersoalkannya. Sebab, sampai hari ini sudah banyak sekolah yang mendaftar untuk memberangkatkan siswanya menjadi peserta Kemah Wirakarya Nasional.
*Bin
