Kota Bima, Kahaba.- Pemukulan mahasiswa yang dilakukan oknum polisi kemarin tanggal 2 Mei saat aksi May Day dan Hardiknas menurut Ketua LMND Kota Bima Fikrin, tidak bisa dilepaskan dari serangkaian peristiwa yang mencuat di Kabupaten Bima.
Ditamba lagi peristiwa dimaksud yang selama ini terus disuarakan oleh sejumlah elemen, termasuk mahasiswa, tidak pernah di dengar dan menjadi perhatian serius para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bima.
“Insiden pemukulan ini menjadi akumulasi sejumlah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bima. Jika saja lembaga penyerap aspirasi rakyat itu bisa bekerja dengan baik, maka elemen tidak bergerak dan menyorot kinerja mereka,” sorot Fikrin, Jumat (4/5).
Ia menilai, DPRD mandul dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Para penghuni lembaga tersebut cendurung melakukan konspirasi dengan eksekutif, sehingga mereka membungkam semua persoalan-persoalan pada saat Pansus.
Sebut saja persoalan yang mencuat selama ini dan lantang disuarakan oleh rakyat seperti kasus Fiberglass yang belum terselesaikan status hukum nya hingga saat ini. Kemudian, kasus pembagian bibit bawang merah dan kedelai di Dinas Pertanian, kasus jembatan di Desa Cenggu, dan kasus di RSUD Bima.
“Indikasi yang mengarahkan lembaga dewan tersebut tidak kritis dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dibuktikan pada beberapa SKPD, mereka mendapat sejumlah paket proyek. Mulai dari pengakuan Kadis Perkim sebanyak 29 anggota dewan mendapat 60 paket proyek,” tudingnya.
Kemudian sambungnya, masih banyak rangkaian peristiwa yang disuarakan oleh rakyat dan tidak pernah terserap oleh para anggota dewan trsebut. Keberadaan mereka yang mestinya menjadi lembaga penyerap aspirasi justru sekarang menjadi lembaga yang tidak tidak bisa mendengar dan melihat.
“Jelas ini menunjukan bahwa watak borjuasi korup yang merusak tatanan nilai-nilai kemanusian. Karena mereka cuman diam ketika rakyat menyuarakan masalah tersebut,” kritiknya.
Kondisi saat ini tambah Fikrin, mereka menganggap kejahatan berjamaah tengah terjadi di lembaga tersebut. Karena apa yang mereka lakukan akan merugikan masyarakat secara umum. Untuk itu, pihaknya mendesak dewan harus bersikap memihak kepada rakyat, bukan menjadi antek para pelaku kejahatan.
*Kahaba-01
