Kota Bima, Kahaba.- Tanggal 1 Mei (May Day) diperingati secara serentak sebagai hari buruh sedunia. Tak ketinggalan di Kota Bima, berbagai elemen kemahasiswaan seperti SMI, LMND, LSIP, ALIANSINDO, HIMDOM, PRD dan KSP dengan mengatasnamakan Front Rakyat Pembebasan menggelar aksi demonstrasi di Kota Bima. Dalam orasinya mereka menilai Presiden SBY dan Wakil Presiden RI Boediono telah gagal menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Berpusat di sekitar perempatan gunung dua, para demonstran kemudian menggelar mimbar bebas di depan kantor Pemerintah Kota Bima dan berakhir di kantor DPRD Kabupaten Bima. Dibawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat, sejumlah tuntutan dan seruan keprihatinan mereka sampaikan terkait nasib buruh di Indonesia.
Dalam orasinya, massa menilai Indonesia kini dipimpin oleh kepala Negara yang tunduk pada sistem kapitalisme. Dimana sistem tersebut selalu mengorbankan rakyat kecil. Bagaimana tidak, penggusuran, perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan, PHK sepihak terus terjadi karena alasan efisiensi dan lain-lain. “Sistem kapitalisme hanya akan memperbudak dan menghisap keringat rakyat semata. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin,” sorot Jhon dari LMND.
Menurutnya, Negara tidak memaksimalkan peran yang semestinya menjaga, melindungi dan mensejaterahkan rakyat. Rezim pemerintahan SBY – Boediono hanya bekerja keras untuk menjalankan program liberalis dan menguntungkan para penguasa dan pemilik modal. “Di sektor buruh, tak ubahnya dengan sebuah komoditas yang dihargai berdasarkan harga pasar dan dipaksa tunduk pada mekanisme hukum pasar,” ujarnya.
Kata dia, ditengah-tengah masih rendahnya tingkat kesejahteraan kaum buruh, rezim borjuasi yang tersebar dalam berbagai lembaga seperti eksekyitf, legislatif dan eksekutif mengeluarkan kebijakan yang berdampak buruk pada kehidupan rakyat, khususnya kaum buruh. Seperti kebijakan pemotongan subsidi di sektkor publik, kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan BBM.
Hal yang sama disampaikan oleh Dani, kader SMI ini menilai amanah konstitusi Indonesia hanyalah isapan jempol belaka. Betapa tidak, dengan diliberalisaskannya dunia pendidikan yang ada di Indonesia, maka pendidikan hanya dijadikan barang dagangan yang dengan bebas dijual dengan harga yang sangat mahal, sehingga meninggalkan kemampuan mayoritas rakyat miskin dan buruh. “Satu kepastiannya, bahwa Negara sudah melepas tanggungjawabnya terhadap pendidikan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Diakhir aksi, masa menuntut agar mencabut UU PMA, menaikan upah layak minimum buruh, menciptakan lapangan kerja, Stop PHK sepihak, menghentikan outsorcing atau kerja kontrak, menegakka UU 1945 pasal 33, menolak RUU kamnas dan ormas, menghapus Ujian Nasional, mencabut UU Sisdiknas dan UU PT serta mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan berkarakter kerakyatan. [BK]
