Kota Bima, Kahaba.- Menyorot sejumlah masalah yang terjadi di Kota Bima, Kader LSIP, DPM STIH Bima dan HMI MPO yang tergabung dalam Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi menggelar demonstrasi di depan Kantor Walikota Bima, Kamis (21/11) sekitar pukul 10.00 Wita. Aksi yang dikawal ketat Pol PP dan Polisi itu pun ricuh.
Kericuhan terjadi saat massa aksi menyampaikan orasi, kemudian menyorot pemerintah yang tidak pernah meladeni aspirasi yang selama ini selalu disampaikan. Saat itu pun mahasiswa mendesak agar mereka ditemui, dengan cara mendorong gerbang kantor setempat. Aksi saling dorong pun tak bisa dihindari dan kericuhan terjadi. Beruntung kondisi tersebut mampu diredam oleh para aparat yang berada di lokasi.
Korlap Aksi Bahrin menyampaikan sejumlah tuntutan seperti meminta kepada Walikota Bima untuk menghentikan kriminalisa terhadap aktivis dan masyarakat Bima, mendesak Walikota Bima untuk segera melaporkan Hanif atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai Honorer Pol PP.
Kemudian mendesak Kapolres Bima Kota untuk menangkap atau serius dalam menuntaskan kasus penyuapan penerimaan pegawai honorer Pol PP yang di lakukan oleh Hanif.
Massa aksi juga mendesak Walikota Bima untuk mempertanggungjawabkan Defisit Anggaran 18 Miliar, mendesak Walikota Bima untuk mempertanggungjawabkan gagalnya penggunaan anggaran Rp 21 Miliar dan
Rp 10 Miliar pembangunan Masjid Agung AI Muwahiddin, Rp 7,5 Miliar anggaran Hibah Bansos dan 4 Miliar anggaran BUMD.
“Kami juga mendesak kepada Walikota Bima untuk mengatasi kekeringan air bersih di Kota Bima dan menyelesaikan relokasi rumah warga di bantaran sungai sesuai dengan waktu yang di tentukan,” desaknya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta kepada Walikota Bima untuk menghentikan pengerjaan Proyek Taman Kodo, memanggil kepala BPBD terkait rumah warga yang di relokasi
sampai sekarang belum ada kejelasan. Lalu, meminta kepada Walikota Bima agar menata kembali penempatan warga penerima bantuan pasca bencana sesuai dengan teritorial wilayahnya masing-masing.
*Kahaba-05
