Kabupaten Bima, Kahaba.- Kecewa karena dibohongi Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Integritas dan BEM STIH mengamuk. Tidak hanya Papan Komisi yang di rusak, kursi dan meja yang tertata rapi juga dilempar keluar ruangan.
Sudah empat kali upaya dan menyurati pihak Komisi I untuk hearing membahas transparansi verifikasi CPNS Kategori Dua (K2) dan soal mutasi rotasi yang dilakukan secara terus menerus. Namun, tak ada tanda – tanda keinginan mereka diakomodir.
“Karena sudah seringkali kami surati, akhirnya disepakati Senin (2/6) digelar pertemuan di ruangan Komisi I,” ujar Topan, Ketua Aliansi Pejuang Integritas.
Namun, saat mereka datang, tak satupun Anggota Komisi I hadir. Namun sikap wakil rakyat saat itu masih bisa dimaklumi, karena mungkin sibuk dan banyak agenda. “Saat itu masih bisa kami tolerir. Dan kami bersabar,” katanya.
Tapi saat kembali sehari setelah itu, (Selasa, 3/6), juga tidak ditemukan anggota Komisi I berada di dalam ruangan. “Kami menunggu sejak pukul 08.00 WITA. Hingga pukul 11.00 WITA, juga tidak terlihat anggota Komisi I, padahal sudah disepakati pertemuannya pada hari Senin kemarin,” terangnya.
Karena tidak ada kabar, dan tak kuat menunggu lama, ruangan Komisi I yang tidak di kunci, akhirnya di obrak abrik. Kursi dan meja dilempar keluar dan papan komisi dirusak.
Topan mengaku, mereka ingin klarifikasi mengenai transparansi proses verifikasi K2 yang sejauh ini masih simpang siur dan terkesan ditutupi. Jika sudah hasil verifikasi atau belum, semua harus diketahui publik. “Tahapannya sudah sejauh mana, public juga ingin tahu,” tegasnya.
Kemudian yang kedua, lanjutnya, pihaknya ingin memperjelas apa masalahnya sehingga terjadi rotasi dan mutasi yang terus menerus di Pemerintah Kabupaten Bima. “Jika alasan peremajaan, itu klasik. Rotasi dan mutasi justru akan menganggu pelayanan,” sorotnya.
Gagal bertemu Komisi I, massa akhirnya difasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima. Namun, massa yang keluar dari ruangan pertemuan terlihat kecewa, karena tidak mendapatkan jawaban. “Ketua DPRD hanya berjanji akan secepatnya berkoordinasi dengan Komisi I, karena Komisi tersebut yang lebih paham persoalannya,” tambah Topan.
Di tempat berbeda, Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs. H. Muhdar Arsyad mengaku, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil anggota Komisi I dan mengagendakan ulang pertemuan dengan massa aksi. “Tuntutan massa nanti akan diselesaikan oleh Komisi I,” terangnya.
Sementara mengenai pengerusakan kursi dan meja ruangan, Muhdar mengaku sudah memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, untuk melapor ke Polisi.
*BIN
