Kabupaten Bima, Kahaba.- Kendati dalam aturan PNS sudah diingatkan untuk tidak boleh berpolitik praktis, tapi tetap saja ada oknum PNS yang tidak patuh. Seperti yang dilakukan Sekretaris BP4K Kabupaten Bima, diduga kuat mengumpulkan pegawai dan mengarahkan untuk mendukung salah satu Paslon.
Informasi yang dihimpun Kahaba, pada hari Senin (7/12) sekitar pukul 12.00 Wita, yang bersangkutan mengundang Pegawai Petugas Lapangan (PPL) dan THL untuk hadir di rumahnya di Kecamatan Raba. Pada pertemuan tersebut, diduga Sekretaris meminta kepada PPL dan THL untuk mendukung dan memenangkan salah satu Paslon.
Saat pertemuan di jam dinas dan masih memakai seragam dinas tersebut, justeru diketahui pegawai lain dan wartawan. Tidak tinggal diam, salah pegawai BP4K dan seorang wartawan mendatangi rumah Sekretaris dan merekam pertemuan tersebut. Sontak, puluhan orang pegawai yang ada kebingungan. Beberapa diantaranya bersembunyi dan kabur.
Sekretaris BP4K Kabupaten Bima Aventinus BK saat ditemui di kantornya mengakui ada pertemuan tersebut. Namun dirinya membantah jika pertemuan itu mengarahkan pegawai utnuk mendukung salah satu Paslon.
“Iya memang ada pertemuan, tapi bukan rapat tertutup. Kami hanya kumpul biasa dan berencana untuk bikin perhitungan cepat. Dari rencana itu, maka kita minta PPL untuk bantu mencatat perhitungan di TPS. Jadi tidak ada kita mengarahkan salah satu Paslon,” tepisnya, Selasa (8/12).
Kata dia, secara pribadi saja, dirinya memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan cepat, karena status sebagai PNS. Ingin mengajak kumpul di Kantor, ia pasti disalahkan, akhirnya mengajak untuk ngumpul – ngumpul di rumahnya.
“Lillahi ta’ala tidak ada tujuan apa-apa, rencana perhitungan cepat itu juga tidak untuk di publis, hanya untuk sendiri saja,” tuturnya.
Aventinus mengakui, setelah pertemuan tersebut, ia memberitahu Kepala BP4K, dan mengatakan hanya pertemuan biasa saja tanpa ada kepentingan politik.
Sementara itu, Kepala BP4K Abdollah mengatakan, sebagai PNS ia tetap menghimbau kepada anak buahnya mematuhi aturan, agar mengetahui mana yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Ketika melanggar, tetap ada resiko. “Kalau sudah memahami itu, tentu kita bisa menjaga sikap dan netral sebagai PNS,” ucapnya.
Mengenai pertemuan itu, dia mengaku tidak tahu. Dirinya juga tidak pernah memberi perintah kepada Sekretaris untuk menggelar pertemuan tersebut. “Saya juga kaget setelah beritahu ada pertemuan,” katanya.
*Bin