Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat dengan nomor 882/256/DLH/X/2017, ditujukan kepada penanggungjawab proyek paket pekerjaan rahabilitasi jalan Saokarno – Hatta. Dalam surat itu, meminta kepada pelaksana untuk menghentikan pekerjaan dimaksud.
Dalam surat itu, DLH mempersoalkan dampak lingkungan yang dilakukan dari pekerjaan dimaksud. Karena pekerjaan tersebut sangat berdampak penting terhadap lingkungan, sementara proyek paket pekerjaan rehabilitasi jalan Saokarno – Hatta masuk dalam pekerjaan yang wajib memiliki dokumen UKL – UPL.
Terbitnya surat yang juga di terima DPRD Kota Bima tersebut sangat disesalkan wakil rakyat setempat. Maksud dan tujuan surat meminta pemberhentian pekerjaan itu dinilai tidak berdasar.
“Kita kaget dengan melihat surat itu, pemerintah ini maunya apa? Jujur kami tidak mengerti,” ujar Nazamudin, anggota DPRD Kota Bima, Kamis (26/10).
Ia mempertanyakan kenapa baru sekarang baru bicara soal UKL-UPL, sementara pada pekerjaan sebelumnya di wilayah barat. Pemerintah sama sekali tidak mempersoalkan masalah dampak lingkungan.
Namun, saat pekerjaan memasuki wilayah timur, tiba – tiba terbit surat yang meminta agar pekerjaan tersebut dihentikan.
“Saya wakil rakyat di wilayah timur juga sangat kecewa dengan terbitnya surat itu. Heran saya melihat sikap pemerintah ini,” sorotnya.
Mestinya menurut Ketua PKP Indonesia Kota Bima itu, pemerintah bersyukur. Setelah merusak semua drainase pasca banjir, pemerintah pusat hadir dan memberikan perhatian. Bukan malah mengeluarkan surat meminta agar pekerjaan itu dihentikan.
“Bukan sekarang bicara UKL-UPL. Kenapa saat pekerjaan di wilayah barat kemarin tidak tanya soal UKL-UPL. Ini aneh – aneh saja pemerintah,” kesalnya.
Nazamudin malah menyimpulkan, melihat surat itu, seolah memberi tanda bahwa pemerintah tidak pernah serius membangun daerah.
“Mestinya pekerjaan ini sama – sama dikawal, agar prosesnya selesai. Sekarang sudah masuk musim hujan. Bukan malah diberhentikan,” tambahnya.
*Kahaba-01
