Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Asakota bertemu dengan anggota DPRD Kota Bima, Selasa (7/8). Mereka mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah untuk membantu program pembangunan bidang pendidikan di kecamatan setempat.
Kedatangan kepala sekolah SD, SMPN dan SMAN itu diterima Komisi I yang membidangi pendidikan di ruang rapat. Wakil Kepala SMPN 10 Kota Bima Sumardi menceritakan, selama berdirinya sekolah di ujung utara Kota Bima itu selalu krisis air, padahal di sekolah tersebut jumlah murid beserta guru cukup banyak.
Sampai saat ini, pihaknya masih kesulitan medapatkan kebutuhan air bersih. Untuk itu diminta kepada wakil rakyat agar mampu memberikan solusi dengan koordinasi dengan dinas terkait, untuk bantuan dana pengadaan alat canggih mengebor air.
“Air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar, tanpa air maka akan berdampak buruk bagi sistem kehidupan,” ujarnya.
Kemudian Kepala SDN 43 Kota Bima Muriati menceritakan, pagar sekolah yang rusak akibat banjir 2016 lalu belum pernah diperhatikan. Kemudian beberapa kondisi meja dan kursi (meubler) yang sudah lapuk termakan usia.
“Mohon kepada bapak anggota dewan, agar mampu memperjuangkan aspirasi kami. Agar dana bantuan pagar sekolah serta kekurangan meja dan kursi dapat teratasi,” pintanya.
Sementara itu Wakasek SDN 22 Kota Bima Supardin menambahkan, saat ini di sekolahnya belum ada Musholla, kemudian toilet yang layak. Dirinya juga meminta dana untuk pembangunan 3 lokal kelas baru, karena saat ini kondisinya sudah banyak yang tidak layak.
“Mohon diperhatikan sekolah kami, karena sudah sejak lama tidak ada bantuan dari pemerintah,” harapnya.
Menanggapi permintaan sejumlah kepala sekolah tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA Karim berjanji akan memperjuangkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Apa yang menjadi keluh kesahnya bapak dan ibu kepala sekolah yang hadir, akan kami perjuangkan. Karena majunya dunia pendidikan di Kota Bima, ada di tangan ibu bapak sekalian,” tandasnya.
Anggota Komisi I Muhammad Irfan menambahkan, seharusnya masalah di lembaga pendidikan bisa diatasi bila pihak sekolah juga turut berkoordinasi dan komunikasi dengan lembaga dewan. Agar dapat melihat, mengawasi dan mengontrol setiap budget anggaran yanga ada pada dinas terkait.
“Pagu anggaran Dinas Dikbud Kota Bima mencapai Rp 230 miliar lebih tahun 2018. Anggaran sebanyak itu dipakai apa saja, apakah banyak diberikan kepada lembaga pendidikan atau tidak. Kami akan kroscek dulu, sejauh mana penggunaan anggaran tersebut,” tambahnya.
*Kahaba-04
