Kota Bima, Kahaba.- Pada rapat Paripurna kedua DPRD Kota Bima, Senin (26/1) hasil Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi-Komisi DPRD Kota Bima dalam daerah dan dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan realisasi APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014, Komisi I yang diwakili M. Irfan, MSi menyampaikan beberapa hal.
Seperti pada Inspektorat, ditemukan Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan masih kurang, disebabkan karena jumlah auditor yang tidak seimbang dengan kinerja yang dilakukan oleh tim audit yang ada.
“Dalam pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.
Di Dinas Kesehatan Kota Bima, untuk meminta Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkatkan sesuai dengan prosedur penerimaan daerah, sehingga tidak ada keterlambatan penyetoran ke kas daerah. Difungsikan kembali PKM Plus Rasanae Timur, disebabkan kasus yang ada sudah selasai.
Selnajutnya, Pengadaan alat-alat kesehatan perlu dimaksimalkan, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan visi, misi dan tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Perlu juga ada penambahan Bidan ditiap-tiap Kelurahan, terutama kelurahan yang terjauh dari pusat Kota. Tidak hanya itu, penambahan tenaga medis dokter dan perawat juga sangat penting,” katanya.
Untuk Dinas Dikpora Kota Bima, ia meminta program pengadaan buku untuk siswa dimaksimalkan, sehingga tidak ada lagi siswa yang membeli buku pelajaran sekolah. Perlu diperbaiki kembali Penggunaan GOR mini yang merugikan daerah. Rotasi atau mutasi kepala sekolah harus dilakukan, sehingga ada peningkatan mutu pendidikan yang ada dan tidak ada tingkat kebosanan dalammelaksanakan aktifitas
“Yang penting juga, harus ada pemerataan guru ditiap-tiap sekolah, dengan perhitungan jumlah dan banyak siswa. Selain itu, kualitas guru juga perlu ditingkat melalui bimtek dan diklat,” sarannya.
Kemudian pada di Bappeda Kota Bima, Komisi I menyorot, kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang dan yang akan datang. Proses sinkronisasi dokumen perencanaan yang kurang sesuai dengan visi,misi dan motto Walikota Bima.
“Rencana kerja juga harus sesuai dengan RPJMD dan visi, misi Walikota sehingga tercapai tujuan dasar Pemerintah sebagai pelayan masyarakat,” tuturnya.
Dari sejumlah SKPD yang didatangi, sambungnya, Komisi I DPRD Kota Bima meminta dan mengusulkan agar memaksimalkan Kinerja Pemerintah di tiap-tiap SKPD harus dengan Anggaran yang cukup. Kinerja Pemerintah harus lebih di tingkatkan guna membantu kegiatan dan pelaksanaan kinerja Walikota selaku Pemimpin Eksekutif. Kinerja dunia Pendidikan harus lebih terfokus pada Kurikulum yang ada.
Selian itu, tambahnya, harus ada master plan yang jelas tentang pembangunan Kota Bima kedepan. Diharapkan adanya keterbukaan Pemerintah kepada rakyatnya dalam hal kepemilikan aset tanah dan bangunan di Kota Bima serta adanya informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
*Bin
