Kota Bima, Kahaba.- Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Kota Bima mendatangi kantor DPRD, Jumat (2/3). Mereka mengadu soal nasib ratusan perawat honorer dan sukarela yang telah mengabdi puluhan tahun, tapi belum diperhatikan oleh pemerintah daerah. Upah yang didapatkan pun masih dibawah standar UMK.
Ketua GNPHI Kota Bima Chandra Irawan mengungkapkan dalam ruang audensi dewan, selama bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, tugas perawat honorer maupun sukarela hampir sama jam bekerja serta tupoksi yang dilakukan dengan tugas seorang PNS. Bahkan perbandingannya, dari 5 orang perawat yang piket, 3 sampai 4 perawat honorer harus stand by untuk berjaga.
“Kami bekerja dengan tugas dan pelayanan yang sama, namun dalam hal kesehjahteraan sangat berbeda,” keluhnya.
Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan kata dia, permasalahan dan isu-isu keperawatan masih timbul. Diantaranya distribusi dan kompetensi tenaga perawat, beserta masalah kewenangan praktek keperawatan mandiri maupun kolaborasi dan hak-hak serta kewajiban perawat yang dirasakan masih dibatasi.
Dengan berbagai dinamika tersebut, pihaknya mendatangi lembaga dewan untuk menyampaikan keluh dan kesah karena kurangnya perhatian pemerintah. Harapannya, kehadiran mereka dapat dibantu oleh legislatif.
Chandra menambahkan, ada beberapa poin penting yang diajukan GNPHI dan perwakillan PPNI yang turut hadir, diantaranya meminta lembaga dewan mendorong pemerintah untuk mengajukan pengangkatan perawat honorer yang mengabdi diatas 10 tahun untuk menjadi ASN.
Kemudian meminta dewan mengadvokasi nasib perawat untuk diberikan kepastian oleh pemerintah Kota Bima. Terutama perawat honorer dan sukarela yang telah bekerja 5 tahun, agar mendapatkan SK Walikota.
Selanjutnya meminta dewan untuk mendorong pemerintah untuk memberikan upah yang layak pada tenaga kesehatan. Lalu meminta dewan membuat regulasi adanya jaminan kesehatan bagi perawat sebagai pekerja kesehatan, yang setiap hari berinteraksi dengan berbagai resiko penyakit menular, agar mendapatkan jaminan kesehatan serta dapat diberikan hak yang sama untuk mendapatkan slot sebagai pegawai PTT.
Menjawab persoalan perawat tersebut, Ketua Komisi I Taufik HA Karim didampingi bersama anggota dewan mengaku siap membantu segala isi curatan ratusan anggota GNPHI dan PPNI.
“Kami siap membantu,” ujar Taufik.
Kata dia, baru kali ini perawat datang ke kantor dewan untuk menyampaikan keluh kesah. Karena kurangnya kepekaan pemerintah terhadap pejuang kesehatan di daerah. Padahal perawat sangat berjasa membantu masyarakat.
“Dari dulu selama kami Monev di Dinas Kesehatan dan PKM, mereka bilang tidak ada kendala. Tapi pada akhirnya, permasalahan muncul saat ini,” beber duta PPP itu.
Sementara itu ketua PKPI Kota Bima Nazamuddin berjanji dengan anggota dewan lain akan membantu perjuangkan aspirasi perawat. Namun, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari regulasi tentang pengangkatan perawat sukarela dan honorer, lalu melihat ketersediaan postur anggaran daerah.
“Terimakasih telah datang di rumah rakyat, dan menyuarakan isi hati. Kami 25 anggota dewan akan memperjuangkan aspirasi perawat,” tandasnya.
*Kahaba-04
