Kabupaten Bima, Kahaba.- Indikasi adanya pegawai sukarela titipan oknum pejabat di RSUD Bima mendapat atensi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bima, HM Taufik AK. Dalam waktu dekat, Sekda mengisyaratkan akan memanggil Direktur RSUD Bima untuk dimintai klarifikasi terkait persoalan tersebut. (Baca. Diduga, RSUD Terima Sukarela Titipan Pejabat)
Sekda mengaku, telah mendapatkan informasi dugaan banyaknya tenaga sukarela yang masuk di RSUD Bima. Karenanya, kemarin mendatangi RSUD Bima untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.
“Saat itu jawabannya belum ada. Saya minta kalau memang ada yang masuk, mana beban kerjanya. Sehingga bisa diukur, berapa dokter, perawat, apoteker maupun tenaga medis lainnya yang dibutuhkan,” kata Sekda kepada Kahaba.net, tadi pagi.
Menurutnya, beban kerja pegawai harus disusun terlebih dahulu sehingga keberadaan pegawai tidak kelebihan. Apabila ada sukarela dimasukan begitu saja, apalagi dititip oknum pejabat tertentu jelas tidak boleh.
“Akan saya evaluasi. Sementara ini data jumlah pegawai di RSUD Bima belum saya cek,” terangnya.
Sekda menegaskan, beberapa tahun terakhir telah menekankan kepada seluruh SKPD agar tidak menerima sukarela lagi. Kecuali, memang tenaga yang dibutuhkan. Misalkan tenaga medis selain dokter yang disekolahkan khusus.
“Sepanjang dibutuhkan itu boleh. Terkecuali yang kelebihan tidak boleh,” tegasnya usai membuka kegiatan di Aula Pemerintah Kabupaten Bima.
Ditanya soal tenaga sukarela pergi studi kemudian masuk kerja lagi, menurut Sekda itu jelas tidak boleh karena sukarela tidak terikat aturan.
“PNS saja nggak boleh sembarang. Kita akan klarifikasi dan panggil Direktur RSUD Bima,” tandasnya.
*Ady
