Kabupaten Bima, Kahaba.- Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Bima menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Bima, Kamis (8/11). Mereka menyorot dugaan adanya konspirasi pemerintah daerah atas pengadaan buku Muatan Lokal (Moluk).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Dimas Iliyin Abdillah mengatakan, pemerintah mempublikasi bahwa anggaran untuk pengadaan buku Mulok sebesar Rp 1,9 miliar. Padahal, sebenarnya anggaran untuk pengadaan buku tersebut sebesar Rp 2 miliar.
“Dan parahnya lagi, penetapan anggran tersebut tidak melalui mekanisme yang baik. Tidak pernah disetujui dewan,” ungkapnya.
Kata dia, pengadaan buku mulok itu mestinya buku-buku lokal yang membahas tentang daerah Bima dan kearifal lokal daerah. Namun pada kenyataanya pemerintah justru mengadakan buku-buku yang membahas daerah lain.
“Namanya juga muatan lokal, harusnya buku-buku yang bicara tentang kondisi lokal kita,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nadional bagian ke 6 Pasal 77 Ayat 1, muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
“Kami menutut kepada pemerintah melakukan pertanggung jawaban secara hukum terhadap pelanggaran administrasi pengadaan buku tersebut,” tantangnya.
Ia juga menegaskan, dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mementingkan buku-buku di luar daerah dari pada buku-buku dalam daerah, merupakan bentuk diskriminasi terhadap penulis-penulis lokal dan karya anak daerah.
“Kami meminta pemerintah transparans terhadap penggunaan anggaran pengadaan buku mulok yang senilai Rp 2 Miliar tersebut,”
Aksi kemudian berlanjut dengan melakukan audiensi dengan Bupati Bima yang didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima di halama kantor Bupati Bima.
*Kahaba-10
