Kota Bima, Kahaba.- Komisi Penganggulan AIDS (KPA) Provinsi NTB melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Bima, dalam rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten dan Kota.
Kunker diterima Wakil Walikota (Wawali) Bima H. Arahman H. Abidin didampingi KPA Kota Bima. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Walikota Bima, Rabu (14/09).
Sekretaris KPA Provinsi NTB H. Soeharmanto menyampaikan, permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yakni pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai penyakit HIV AIDS, sehingga terjadi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA yang begitu tinggi.
Permasalahan lainnya juga, masih belum maksimalnya KPA yang ada di Kabupaten maupun Kota juga dukungan sumber daya dan dana yang masih kecil, serta masih belum optimalnya peran SKPD serta lembaga juga komunitas yang ada.
“Hal-hal inilah yang menyebabkan belum maksimalnya penaanggulangan AIDS oleh KPA,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin.
Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini berbagai upaya telah dilakukan baik itu dari aspek kelembagaan maupun aspek penganggaran. Untuk aspek kelembagaan diantaranya telah dibuatkan Peraturan (Perbup, Perwali, Perda, PP) mengenai HIV-AIDS dan telah dibentuk Sekretariat KPA Kabupaten dan Kota, dengan didukung pula oleh fasilitas sarana yang memadai dan program kerja yang terstruktur.
“Sedangkan untuk aspek penganggaran telah terakomodir dalam APBD berupa anggaran untuk Komunitas Peduli AIDS dan anggaran pengobatan, perawatan dan rujukan untuk para ODHA,” bebernya.
Sementara itu, Wawali Bima menyampaikan apresiasi atas perhatian yang ditunjukkan KPA Provinsi NTB terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat, khususnya di NTB.
Dijelaskannya bahwa saat ini epidemi HIV/AIDS mengancam kesehatan dan kehidupan generasi penerus bangsa, yang secara langsung membahayakan perkembangan sosial dan ekonomi, serta keamanan negara. Oleh karena itu, upaya pengendalian HIV/AIDS sifatnya sangat penting dan harus dilaksanakan secara terkoordinir dengan melibatkan berbagai pihak.
“Sejauh ini yang telah dilakukan oleh KPA Kota Bima antara lain memobilisasi sumber daya yang intensif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mempercepat dan memperluas jangkauan program. Misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada para pelajar dan kaum muda, karena mereka termasuk yang paling rentan terhadap epidemi ini,” ungkap Wawali.
Upaya pengendalian saat ini, kata dia, ditujukan untuk mengurangi semaksimal mungkin peningkatan kasus baru dan kematian. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat Komisi penanggulangan AIDS, dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Selain itu juga menggandeng masyarakat umum, komunitas termasuk LSM untuk meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah sampai ke tingkat kelurahan.
Dimintanya pula kepada seluruh SKPD terkait agar program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bima diupayakan terintegrasi dengan program-program pada SKPD terkait, misalnya: pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Dikpora, dan Bagian Kesra, yang tentunya dikoordinir oleh KPA Kota Bima.
*Bin/Hum
