Bima, Kahaba.- Setelah mencuat kasus pemotongan gaji sertifikasi yang mengantarkan Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima, H. Yaman sebagai tersangka bersama dua orang stafnya. Kini, masalah surat rekomendasi dan pencalonan Kepala Kemenag yang baru, kembali menarik pergulatan dan polemik kepentingan untuk kursi pimpinan di kantor itu.
Pejabat Kemenag NTB tandatangani Pakta Integritas/Foto: ntb.kemenag.go.id
Adanya surat pengusulan calon Kepala Kemenag yang baru (Baca: Rekayasa Surat, Reput Kepala Kemenag) yang dibuat oleh Anggota Kelompok Kerja Pengawas, Drs. Zulkarnain, SH, M.Pd. Ternyata, keberadaan surat itu membuat jajaran petinggi Kemenag Kabupaten Bima naik pitam.
Pasalnya, Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kemenag Kabupaten Bima, Dra. Hj. Aminah, M.Ap, mengaku tidak mengetahui penerbitan surat tersebut. Ia selaku Ketua Pokjawas tidak pernah diberitahu oleh Zulkarnen mengenai surat usulan nama yang diajukan oleh Kemenag Kabupaten Bima kepada Bupati Bima. Demikian pula halnya dengan surat Bupati yang diajukan ke Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB. “Saya kaget ketika mengetahui tentang surat itu,” katanya.
Merasakan persoalan surat itu sarat rekayasa, Aminah langsung menghubungi Zulkarnen yang mengaku membuat surat tersebut. Ia meminta Zulkarnain untuk menghadap sekaligus mengklarifikasi mengenai persoalan surat itu. Namun yang bersangkutan selalu mangkir dan beralasan sedang melakukan pengawasan di kecamatan.
“Kehadiran surat itu merupakan persoalan yang mengganggu cuaca aktivitas di kantor ini. Apalagi tanpa sepengetahuan Pak Kepala dikeluarkannya surat tersebut oleh Zulkarnain. Kami sangat buth penjelasan dan klarifikasi dari Zulkarnain. Saya sering menghungi Zul ke ponselnya, tapi dia tidak mau menjawab,” jelas Aminah.
Senada dengan Aminah, Kasubag TU Kemenag Kabupaten Bima, Drs. H. Irfun, yang namanya tertera dalam surat Bupati sebagai salah satu Calon Kepala Kemenag Kabupaten Bima, merasa kaget ketika melihat surat tersebut.
“Menurut Saya, ada sebagian pihak yang coba membuat suasana tidak baik dan memanfaatkan kisruh yang sedang terjadi,” jelasnya, Kamis, 3 Mei 2012 di hadapan Kahaba.
“Selaku penanggungjawab administrasi, tentu Saya harus mengetahui surat yang keluar dari kantor ini. Saya menduga dua surat tersebut adalah surat yang sengaja dibuat sendiri oleh Zulkarnain, tanpa diketahui oleh H. Yaman dan Bupati Bima. Kami sudah panggil Zulkarnen secara lisan maupun dengan surat dinas untuk klarifikasi masalah surat tersebut, tapi hingga saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan,” imbuhnya. [BS]
