Berantas Kusta, Dikes NTB adakan Monev

Kabupaten Bima, Kahaba.- Penyakit kusta merupakan penyakit manular yang memerlukan pengobatan lama dengan menggunakan panduan jenis obat sesuai rekomendasi WHO. Di Indonesia, penderita kusta pada umumnya adalah kelompok masyarakat ekonomi lemah dan berpendidikan rendah, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran memahami secara dini penyakit kusta.

Sesi diskusi saat monev kusta. Foto: Hum

Sesi diskusi saat monev kusta. Foto: Hum

Senin (29/6) dilaksanakan Monitoring dan evaluasi penanganan Kusta tingkat Provinsi NTB. Berdasarkan data yang ada, tahun 2014 prevalensi penyakit kusta di NTB adalah 0,62/10.000 penduduk dari 10 Kabupaten dan Kota se-NTB. Prevalensi tertinggi terdapat di Kabupaten Bima yang mencapai 2,76/10.000 penduduk dan terendah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai 0,05/10.000 penduduk.

Namun demikian, tingginya prevalensi ini bukan merupakan kegagalan penanganan penyakit tapi karena efektifnya sistem pemantauan yang diterapkan Dinas Kesehatan. Secara khusus Monev yang mengundang 62 peserta yang merupakan kepala seksi terkait penanganan Kusta se-NTB, pengelola program Kusta, 20 kepala Puskesmas dan Seksi Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan  ini ditujukan untuk mengetahui upaya penanganan penyakit kusta menuju eliminasi Kusta di Kabupaten dan Kota se-NTB, permasalahan, hambatan dan sumber pembiayaan penyakit Kusta di masing-masing daerah.

Narasumber  Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pengelola Program Kusta Puskesmas Ngali-belo. Kabid P2PL Dikes Propinsi NTB dr. I Ketut Artastre, M.PH yang memaparkan materi Situasi Program Pemberantasan Penyakit Kusta dan Frambusia memaparkan, Indonesia menempati jumlah penderita penyakit kusta tertinggi di ASEAN dan di NTB berjumlah 347 orang atau 7,46 persen se-Indonesia.

“Pemberantasan Kusta merupakan salah satu komitmen bersama 17 Negara region endemik kusta pada tanggal 24 Juli 2013 lalu. Sejumlah Negara ini sepakat meningkatkan komitmen dalam pencapaian eliminasi kusta. Di tingkat Propinsi/Kabupaten, NTB merupakan pilot proyek dan karena tingginya jumlah penderita, Kabupaten Bima sebagai daerah prioritas sasaran program,” ujarnya.

Karena itu, Lanjut Dr I Ketut, upaya yang harus dilakukan dalam penanganan penyakit kusta mencakup tiga aspek yaitu Promotif berupa komunikasi dan edukasi tanda dini malaria dan advokasi serta kampanye penurunan stigma kusta di masyarakat. Upaya ini dilakukan pada momen Hari Kusta Se-Dunia.

“Upaya berikutnya adalah preventif melalui penemuan kasus kusta secara dini melalui pemeriksaan kontak, survei anak sekolah dan survei cepat desa. Disamping itu terdapat upaya kuratif melalui pengobatan sedini mungkin dengan terapi multi obat (Multi Drugs Therapy/MDT),” urainya.

Narasumber berikutnya, kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Bidang P2PL Dikes Provinsi NTB dr. Zainul yang menjelaskan situasi kusta di NTB sepanjang tahun 2014 mengatakan, Kabupaten Bima merupakan Kabupaten dengan jumlah penderita kusta tertinggi di NTB, dengan 125 penderita terdiri dari 59 perempuan dan 66 laki-laki, disusul Kabupaten Sumbawa dengan 34 penderita dan Kota Bima 30 penderita.

Tingginya temuan jumlah penderita kusta bukan berarti kegagalan program, tapi hal ini menunjukkan efektifnya tim melakukan pemantauan lapangan.

“Tingkat penularan di Kabupaten Bima tergolong tinggi,  untuk mengurangi jumlah penderita kusta perlu dilakukan perbaikan sistem pelayanan, khususnya pada anak,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan pemberantasan kusta saat ini adalah banyak masyarakat yang tidak tahu tanda-tanda dini penyakit ini, disamping kurangnya dukungan lintas program dan lintas sektor. Faktor lainnya adalah kondisi geografi dareah yang sulit diakses.

Karena itu, lanjut Zainul, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat secara terus menerus dan melakukan advokasi agar pmberantasan kusta menjadi program prioritas.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *