Pemkot Bima Tandatangan MoU dengan BPKP

Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan BPKP Perwakilan NTB, tentang Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintah Kota Bima dan Pelaksanaan Probity audit kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima di Lombok Plaza, Kota Mataram, Kamis (10/02).

Walikota Bima saat menandatangani MoU dengan BPKP NTB. Foto: Hum

Walikota Bima saat menandatangani MoU dengan BPKP NTB. Foto: Hum

Kepala BPKP Mataram Bonardo Hutahun memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menciptakan pemerintah yang bersih. Dipujinya pula bahwa untuk tahun 2016 ini salah satu Kota yang memberikan respon cepat dalam peningkatan Kapasitas adalah Kota Bima.

“Respon yang cepat sangat baik untuk perbaikan ke depan karena kebutuhan akan peningkatan kapasitas sangatlah penting, dan MoU yang ditandatangani ini nantinya akan mendorong kegiatan yang lebih baik ke depan menuju good governance,” jelasnya melalui siaran Pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Ihya Ghazali.

Disampaikan oleh Ketua BPKP Perwakilan NTB, BPKP saat ini masih terkendala dalam hal anggaran dan SDM untuk memenuhi kebutuhan daerah se-Indonesia. MoU ini menjadi salah satu langkah yang membantu BPKP dalam menentukan SDM, yang nanti mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dijelaskannya, saat ini SDM yang tersedia berjumlah 12.000, dan baru terpakai sebanyak 9000. Dari sisa SDM yang 3000 orang ini dinilai masih sangat kurang untuk mengakomodir semua Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Selama ini BPKP hanya mengandalkan anggaran operasional untuk 9000 orang.

Mengenai Kota Bima yang berhasil meraih Opini WTP, diharapkannya prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan hal-hal mengenai kendala yang perlu segera dibenahi seperti penerapan akrual basis, masalah aset, dan hasil audit. Kesemua masalah ini harus segera diantisipasi dan dikawal dengan baik.

“Tujuan akhir MoU adalah jika laporan keuangan sudah baik dan kita mampu mengawal kendala-kendala tersebut maka kita sudah mampu mencegah korupsi,” tuturnya.

Ia juga memuji komitmen Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, dan dipastikannya BPKP akan siap menjadi mediator dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi.

Sementara itu, Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam karena selama ini BPKP telah banyak membantu Pemerintah Kota Bima. Disampaikannya bahwa keinginan Kota Bima sangat kuat dan besar untuk menuju pemerintahan yang Good Governance.

Qurais menjelaskan, saat ini masalah aset menjadi kendala adalah hal penyusunan laporan keuangan. Saat ini pula aparatur Pemkot telah diarahkan bekerja sesuai dengan aturan. Berbagai pembangunan prioritas juga sedang giatnya dilaksanakan seperti penataan pasar, kawasan super blok. Pengelolaan sampah dan sanitasi menjadi prioritas yang tak kalah pentingnya dilaksanakan, begitu pula halnya dengan program penghijauan, menuju kota tepian air dan Kota Bima Tangguh menjadi agenda utama yang terus digalakkan.

*Bin/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *