Panwaslu Sesalkan Minimnya Koordinasi KPU

Kabupaten Bima, Kahaba.- Minimnya Koordinasi yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membahas tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB disesalkan oleh Panwaslu Kabupaten Bima.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah. Foto: Firman

“Selama proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan, KPU baru sekali mengelar rapat koordinasi,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah mengeluhkan, Selasa (6/3).

Padahal lanjut dia, KPU dan Panwaslu mestinya bergandengan tangan dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan ini. Abdullah juga menilai KPU Kabupaten Bima tidak tegas menerapkan aturan karena sampai saat ini masih ada alat peraga sosialisasi pasangan calon yang masih terpasang.

“Di Sape misalnya Panwascam sudah merekomendasikan ke PPK, namun APK paslon masih tetap terpasang. Di sini terlihat koordinasi KPU dengan penyelenggara dibawahnya lemah,” sorotnya.

Tak hanya itu, Abdullah juga mengkritisi kegiatan kampanye pasangan calon yang tidak mengantongi STTP. Koordinasi KPU Kabupaten Bima dengan KPU Provinsi NTB dinilai lemah dan kurang mengambil peran dalam persoalan ini.

“Pihak Kepolisian melalui Kasat Intel Polres Bima Kabupaten justru menanyakan tentang STTP ke Panwaslu. Ini juga menandakan koordinasi KPU dengan mereka lemah,” nilainya.

Menurutnya, KPU dan Panwaslu merupakan dua lembaga penyelenggara pemilu yang memainkan peran berbeda, tetapi memiliki tujuan sama yaitu menyukseskan pemilihan kepala daerah. Termasuk dalam hal ini membangun komunikasi dengam pihak lainnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bima Yudin Chandra Nan Arif yang dikonfirmasi, menilai sorotan Panwaslu sebagai sebuah dinamika dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan.

“Terkait koordinasi tetap kami lakukan sesuai tingkatan masing-masing, semua kami terbuka dengan siapapun,” kata dia.

Pekerjaan sebagai penyelenggara Pemilu sambungnya, butuh jiwa besar dengan tetap melihat dan berpedoman pada kewenangan masing dan jangan sampai melampaui kewenangan.

“Maka dari itu kami mengambil inisiasi untuk rakor kali kedua dalam waktu dekat ini. Jadi kami tetap intens koordinasi tatap muka maupun koordinasi via telepon dengan siapapun. Bahkan kami aktif dengan tetap tidak melampaui kewenangan,” jelasnya.

*Kahaba-08

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *