Makruf: Deteksi Dini, Penting untuk Cegah Konflik.

Kabupaten Bima, Kahaba.- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Selasa (16/10/2012) kemarin mengadakan Lokakarya “Kerangka Pemulihan Bagi Perempuan Korban Konflik Sumber Daya Alam” di Hotel Marina. Bupati Bima yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda H. Makruf, SE yang memaparkan topik Pemenuhan hak-hak Korban Pasca Konflik di Lambu mengatakan, resolusi konflik akan optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

Workshop Komnas Perempuan yang digelar di Hotel Marina, Selasa 16 Oktober 2012. Foto: Bagian Humas Pemkab Bima

Beberapa tahapan penyelesaian konflik menurut Makruf telah dilalui, mencakup proses resolusi konflik dimulai setelah terbitnya SK Bupati Bima tentang pencabutan ijin eksplorasi tambang, dan pihak-pihak yang berkonflik berinisiatif menurunkan tingkat eskalasi konflik.

Tahap kedua adalah intervensi kemanusiaan dan negosiasi untuk meringankan beban korban akibat konflik. “Upaya ini kemanusiaan meliputi pembangunan kembali infrastruktur, pemberian bantuan dan santunan bagi para korban,” ujar Makruf.

Tahap berikutnya lanjut Makruf adalah resolusi konflik, yaitu menciptakan situasi kondusif bagi pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan transformasi konflik ke arah pemecahan masalah secara bermartabat.

Tahap terakhir adalah membangun perdamaian melalui rekonsiliasi untuk mengembalikan kerekatan sosial yang sebelumnya rapuh karena konflik. “Saat ini, upaya damai di Lambu memasuki tahap krusial yaitu konsolidasi untuk mencegah terulangnya konflik kekerasan dan penciptaan perdamaian dengan mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system),” paparnya.

Sistem ini diharapkan dapat menyediakan ruang yang cukup luas bagi beragam pelaku konflik untuk memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan dalam mengelola konflik” tutup Makruf.

Lokakarya ini  diikuti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan negeri, SKPD terkait lingkup Pemkab Bima, Organisasi Kemahasiswaan dari HMI dan PMII, komunitas Babuju, Organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK, LAHAR dan Kaukus Perempuan Bima. [BQ*]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *