Visi Misi Lutfi-Feri Banyak Masuk Penyusunan KUA PPAS

Kota Bima, Kahaba.- Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih Lutfi – Feri akan merealiasisakan visi misi selama kampanye pada masa pemerintahannya. Saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2019, visi misi pemimpin baru di Kota Bima itu banyak akan dituangkan dalam program kerja.

Kepala Bappeda Kota Bima H Tafsir. Foto: Bin

“90 persen visi misi pak Lutfi – Feri selama kampanye masuk penyusunan KUA PPAS tahun 2019. Saat ini tengah dibahas,” ujar Kepala Bappeda Kota Bima H Tafsir, Kamis (16/8).

Tidak saja untuk tahun 2019 kata dia, pada APBD Perubahan tahun 2018 yang akan memperkuat pelaksanaan anggaran di tahun 2019, beberapa visi misi Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih juga dituangkan. Seperti pengadaan 3 unit ambulance, pengadaan tanah 3 Ha untuk pembangunan workshop dan Balai dan Latihan Kerja (BLK), insentif RT RW, LPM masing – masing 500 ribu.

Untuk KUA-PPAS tahun 2019 sambung Tafsir, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Lutfi – Feri dan pimpinan dewan, visi misi dan janji saat kampanye banyak juga akan direalisasikan. Seperti honor K2 Rp 1 juta, dengan tidak melihat latar belakang pendidikan. Marbot, guru ngaji dan imam bagi masjid besar sebesar Rp 1 juta, sementara untuk musholla sebesar Rp 700 ribu.

Kemudian, anggaran untuk pemberdayaan IKM sebesar Rp 12,5 Miliar, dibagi untuk para pengusaha yang sudah berjalan dan pengusaha baru. Hanya saja polanya nanti bekerjasama dengan bank dan pengelolaannya serupa dengan pola Kelompok Usaha Bersama (KUBe).

Lalu, beasiswa untuk pegawai untuk peningkatan kapasitas pegawai, serta beasiswa untuk warga miskin agar bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Kemudian, di tahun yang sama. Juga dialokasikan dana Rp 9 miliar untuk bor dalam yang akan tersebar di 30 titik. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama bagian barat.

Demikian juga untuk mempercepat pembangunan Masjid Agung Al Muwahiddin, juga dialokasikan. Serta pembangunan Masjid Kantor Walikota Bima yang menelan anggaran sebanyak Rp 2 Miliar dan pembebasan lahan pajuan kuda di Sambinae.

“Anggarannya ada, semua sudah diperhitungkan,” katanya.

Untuk merealiasikan itu tambahnya, maka belanja-belanja yang kurang efektif akan dirasionalisasikan. Tapi tidak mengurangi kegiatan dari SKPD. Seperti ATK, SPPD juga akan dikurangi.

“Ini semua nanati akan diperkuat regulasi dan perencanaan,” tambahnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *