Kabupaten Bima, Kahaba.- Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima memanggil sejumlah guru dan Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Wawo untuk klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana sertifikasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah BOS, Senin 19 Mei 2025. (Baca. Guru-Guru SMPN 1 Wawo Bongkar Dugaan Pemalakan Uang Sertifikasi dan Dana BOS)
Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima Zunaidin saat dikonfirmasi media ini membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dan pengakuan beberapa guru yang menyebutkan adanya rekaman serta indikasi pemotongan dana. (Baca. Bupati Bima Instruksikan Dinas Panggil Kepala SMPN 1 Wawo dan Usut Dugaan Potongan Sertifikasi dan Dana BOS)
“Ada sekitar tiga orang guru yang menyampaikan hal itu. Jika itu benar, tentu akan kami tindak tegas,” tegasnya, Selasa 20 Mei 2025.
Meski demikian, Zunaidin menyatakan bahwa pihaknya tetap berhati-hati dalam menangani permasalahan ini. Karena, dalam beberapa masalah serupa, kadang terdapat kesepakatan internal antar guru untuk membantu rekan yang belum mendapatkan dana sertifikasi. (Baca. Klarifikasi di Tengah Polemik Sertifikasi dan Dana BOS, Kadis Dikbudpora Turun ke SMPN 1 Wawo )
“Itu hak masing-masing guru. Jika memang ada kesepakatan bersama, kami tidak bisa serta-merta melarang,” jelasnya.
Pada kesempatan pernyataannya, Zunaidin juga menanggapi soal tudingan bahwa dirinya melindungi kepala sekolah yang bersangkutan. Tentu saja dengan tegas membantah. (Baca. Diminta Buat Pernyataan Tertulis, Guru-Guru SMPN 1 Wawo Siap Ungkap Polemik Sertifikasi dan Dana BOS)
“Demi Allah, saya tidak berada di pihak mana pun. Tidak ada hubungan apa-apa antara saya dan kepala sekolah tersebut. Kalau terbukti ada pelanggaran, saya akan jadi orang pertama yang menumpas hal-hal begitu,” ungkapnya dengan nada serius.
Ia juga menjelaskan, saat ini belum ada pencairan dana sertifikasi yang dimaksud, sehingga perlu kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan.
“Kita akan buktikan semua ini secara terbuka, apakah memang benar terjadi atau tidak. Uang juga belum cair,” tandasnya.
Zunaidin menambahkan, Dinas Dikbudpora akan terus mendalami persoalan ini dengan prinsip objektivitas dan transparansi, demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Bima.
*Kahaba-01
