Kota Bima, Kahaba.- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKB) di Aula Kantor Wali Kota Bima Kamis 26 Januari 2023, membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Sekda H Mukhtar saat sambutan menyampaikan, akan ada momen pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional di Tahun 2024, sehingga beberapa daerah termasuk Kota Bima mengalami kekosongan kepala daerah atau tidak memiliki kepala daerah.
Oleh karenanya, Kemendagri menginstruksikan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya Berakhir pada Tahun 2023.
“RPD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 2024-2026, oleh karena itu RPD ini tidak membuat peraturan politik maka dalam penyusunan RPD ini mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam tahapan awal RPD dibuka dengan konsultasi publik yang diikuti oleh seluruh stakeholder untuk memberikan saran dan masukan tentang pembangunan daerah agar tercapainya keselarasan pembangunan di Kota Bima.
Terakhir, Sekda mengapresiasi seluruh stakeholder yang ikut serta dalam mengawal dan berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik demi mensejahterakan masyarakat Kota Bima.
“Semoga kerja keras, pemikiran dan pengabdian saudara bernilai ibadah,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bima H Fakhrunraji mengungkapkan, output dari konsultasi publik ini nantinya RPD Kota Bima representatif dalam mengakomodir kebutuhan Kota Bima. Diharapkan nantinya tindak lanjut kegiatan ini tersusun RPD dan Renstra RPD yang semuanya paling lambat pada April 2023.
Menurutnya, ada sejumlah permasalahan yang ada diidentifikasi yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, yaitu rendahnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja, kemudian belum optimalnya manajemen atau tata kelola pendidikan dan tenaga kependidikan. Kemudian masih belum optimalnya kualitas sistem pelayanan publik, persoalan stunting yang harus kita turunkan, belum terwujudnya ketahanan pangan secara maksimal dan masalah lainnya.
Dengan adanya sejumlah identifikasi masalah, maka pemerintah daerah telah menyiapkan program prioritas di antaranya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan kembali kerjasama dengan media, kemudian pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi, lalu mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim hingga mewujudkan keamanan ketentraman dan ketentraman wilayah berdasarkan permasalahan isu strategis.
*Kahaba-04
