Kota Bima, Kahaba.- Ketua DPRD Kota Bima Samsurih menyayangkan aksi mogok kerja pegawai di RSUD Kota Bima, Senin pagi (11/3). Sikap tersebut mestinya tidak dilakukan, karena pelayanan di rumah sakit menyangkut nyawa manusia. (Baca. Pegawai RSUD Kota Bima Mogok Kerja, Pasien Terlantar)
Jika melihat persoalan yang diberitakan sejumlah media massa, menurut duta PAN itu hanya persoalan administrasi. Tapi tidak seharusnya mengorbankan persoalan kemanusiaan. (Baca. Mogok Kerja Pegawai RSUD, Ini Penjelasan Dikes Kota Bima)
“Masa pasien datang disuruh pulang, tidak dilayani. Tidak boleh itu. Negara dan pemerintah harus hadir. Masalah yang menyebabkan itu mestinya bisa diselesaikan secara teknis, bukan jsutru mogok kerja,” tegasnya.
Samsurih mengaku perihatin dengan kondisi dan sikap yang ditunjukan pegawai tersebut. Maka, dirinya meminta kepada Dikes Kota Bima untuk segera menyelesaikan sebab mogok kerja tersebut.
“Saya kira ini sangat memalukan,” sorotnya.
Apapun masalahnya sambung Samsurih, pemerintah jangan mengabaikan masyarakat yang butuh pertolongan. Karena jajaran di RSUD berfungsi untuk memberikan pelayanan terbaik. Bagaimana jika ada yang sakit berat dan butuh pelayanan medis, tidak mungkin harus dikorbankan.
“Dari masalah ini, kami akan segera berkoordinasi dengan Komisi I untuk memanggil jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bima,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA Karim. Menurut dia, aksi tersebut sangat disayangkan. Pegawai lebih memilih mogok kerja karena sejumlah persoalan yang terjadi.
“Miris, pasien butuh pertolongan. Justeru tidak ada pelayanan,” sesalnya.
Taufik justru bertanya tentang sumpah dan janji dokter dan perawat. Karena menolong dan membantu pasien tetap harus jadi yang utama. Menyampingkan masalah yang jadi pemicu mogok kerja tersebut.
“Dana Jaspel bisa dicarikan solusi dengan kebijakan pemerintah. Tapi nyawa dan pertolongan pada masyarakat itu tidak ada tawar menawar,” katanya.
*Kahaba-01/04
