Kota Bima, Kahaba.- Pemilu itu pesta demokrasi, rakyat merayakan dan menikmatinya dengan penuh dinamika. Namun, pada penyelenggaraannya semua sudah diatur dengan regulasi. Ada yang diperbolehkan, juga ada yang dilarang.
Larangan pada Pemilu atau Pilkada juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Abdi negara itu melalui sejumlah aturan diminta untuk tetap menjaga netralitas, tidak memihak, tidak ikut kampanye, tidak masuk disalah satu tim.
Termasuk surat edaran dari Menteri PAN-RB yang terbaru, ASN dilarang untuk ikut deklrasi, foto dengan calon, menunjukan dukungan simbol – simbol tangan, bahkan dilarang untuk like di media sosial.
Sejumlah larangan itu, menurut Anggota DPRD Kota Bima Dedy Mawardi sepatutnya dipatuhi oleh ASN. Karena akan menyelamatkan ASN itu sendiri. Sebaliknya, jika tidak patuh, maka sanksi pun akan dilayangkan baik oleh penyelenggara Pemilu maupun pemerintah terkait.
Menurut Dedy, ruang gerak ASN sekarang pada Pilkada sudah semakin dibatasi dengan sejumlah regulasi. Tujuan itu baik, salah satunya agar pegawai lebih fokus mengurus dan melayani urusan rakyat. Bukan malah sibuk dengan urusan politik, yang justru bukan tupoksinya.
“Yang saya lihat sekarang, sejumlah pemberitaan dan lalulintas di media sosial menyorot keterlibatan langsung ASN pada urusan politik. Jelas, ini melanggar aturan,” sorotnya, Jumat (12/1).
Duta Partai Hanura itu meminta agar ASN bersikap sewajarnya. Mematuhi regulasi yang telah dibuat, bukan justru secara terang – terangan memberikan perhatian pada salah satu pasangan calon kemudian melanggar aturan.
“Walikota Bima bahkan beberapa kali memberikan pernyataan di media. ASN harus jaga netralitas dan jangan mau diintimidasi. Mestinya himbauan dari Walikota Bima itu dipatuhi dan jangan dicederai,” tegasnya.
Keterlibatan ASN pada tiap proses penyelenggaraan Pilkada sambungn Dedy, justru akan membuat gaduh. Saat ini saja, sejumlah tim pemenangan pasangan calon mempermasalahkan adanya keterlibatan pejabat, kepala sekolah dan sejumlah ASN lain. Saling serang dengan pernyataan bisa berpotensi terjadi.
Dinamika ditingkat masyarakat juga kata dia, akan berdampak. Beberapa hari terakhir ini saja, beragam komentar dan postingan di media sosial tentang keterlibatan ASN menjadi pembahasan hangat. Ada yang saling menyindir dan bahkan ada yang saling serang dengan pernyataan yang bersifat provokatif.
“ASN itu kerja sesuai tupoksi lah, jangan aneh – aneh, jangan bikin gaduh di Pilkada Kota Bima,” sarannya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bima itu berharap, kepada ASN dan semua pihak untuk menjaga penyelenggaraan Pilkada Kota Bima ini. Melewati prosesnya dengan sehat, adil, transparan dan berwibawa. Agar perhelatan sekali dalam 5 tahun tersebut bisa berkualitas mencetak calon pemimpin yang baik.
*Kahaba-01
