Kota Bima, Kahaba.- Guna memantau pelayanan publik yang maksimal berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Bagian OPA Setda Kota Bima menggelar survei mandiri pelayanan prima. Kegiatan tersebut mulai dilakukan Selasa dan Rabu (13-14/3) dan menyisir 11 SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima.
“Kegiatan survei mandiri pelayanan prima bertujuan untuk memeriksa sejauh mana standar pelayanan publik yang diterapkan pada SKPD,” ujar Kabag OPA Setda Kota Bima Ihya Gazali, Selasa (13/3).
Agar survei dapat berjalan baik, pihaknya membagi 2 tim dan tidak memberitahu terlebih dahulu. Agar yang dikerjakan oleh SKPD murni tanpa rekayasa. Saat turun survei juga, pihaknya mengimbau pegawai untuk melengkapi perangkat dinas. Agar pelayanan untuk masyarakat tetap prima.
“Tahun 2017 Kota Bima mendapat predikat zona hijau dari Ombudsman, dan Inshaa Allah tahun ini bisa kita pertahankan,” katanya optimis.
Saat survei sambung pria yang pernah menjadi Kabag Humas dan Protokoler itu, ada 9 standar pelayanan yang menjadi penailian. Diantaranya standar pelayanan publik, SOP, maklumat pelayanan, berupa janji kepada publik sesuai dengan standar kelayakan.
Kemudian sistem informasi pelayanan publik, baik melalui pamflet sarana dan prasarana ketersedian ruang tunggu dan toilet umum, lalu ketersediaan loket pelayanan, tata cara SOP pengaduan, atribut pelayanan untuk membedakan pejabat atau calo, lalu kuisoner terkait tanggapan pelayanan dan visi misi dan moto pelayanan.
“Bagi SKPD yang nilainya tinggi dalam pelayanan publik, maka akan mendapatkan reward dari Pemerintah Kota Bima. Pemenangnya akan diumumkan saat perayaam HUT Kota Bima yang ke-16 10 April mendatang,” tambahnya.
*Kahaba-04
