Pemkot Bima dan PD BPR NTB Tandatangan MoU Bantuan Hukum dengan Kejari Bima

Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima dan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sepakat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima tentang bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Foto bersama usai TTD MoU Bantuan Hukum. Foto: Ist

Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kerjasama (MoU) yang ditandatangani oleh Walikota Bima HM Lutfi, Kepala Kejaksaan Negeri Bima Widagdo Mulyono Petrus dan Direktur Utama PD Bank Perkreditan Rakyat NTB H. Hasanudin H AM, di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Bima, pekan ini.

Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Arif, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, Wakil Bupati Bima H Dahlan M Nor, dan unsur FKPD Kota dan Kabupaten Bima.

Walikota Bima menyampaikan terimakasih atas jalinan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bima, yang tertuang dalam MoU bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan adanya MoU ini, jika Pemerintah Kota Bima menjalankan roda pemerintahannya tersandung masalah hukum perdata dan tata usaha negara, maka akan dibantu Kejaksaan Negeri Bima yang berfungsi sebagai pengacara negara.

“Fungsi kejaksaan itu selain sebagai jaksa penuntut umum juga dapat bertindak sebagai pengacara negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus atas nama negara atau pemerintah,” jelasnya.

Walikota juga mengimbau kepada jajaran Pemerintah Kota Bima di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk berkonsultasi dengan pihak kejaksaan terkait masalah hukum yang kurang dipahami.

“MoU ini sebagai payung hukum untuk semua OPD, untuk berkonsultasi dengan kejaksaan apabila mempunyai permasalahan hukum. Saya yakin dan percaya keberadaan Kejaksaan Negeri Bima mampu menjadi mitra yang sejajar dengan pemerintah dalam menangani kasus perdata,” ucapnya.

Direktur PD BPR NTB juga menyampaikan terimakasih atas respon positif Kejaksaan Negeri Raba Bima untuk bekerjasama melalui penandatanganan MoU bantuan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara. Dalam melakukan kegiatan usaha, PD BPR tentu menghadapi berbagai permasalahan, seperti kredit macet yang mempengaruhi kinerja BPR. Permasalahan seperti ini perlu dicarikan solusi atau jalan keluar penyelesaiannya.

“Untuk itu, kami perlu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan Kejaksaan Negeri sebagai pendamping atau kuasa hukum dalam setiap permasalahan hukum yang dihadapi,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bima menyambut baik kerjasama ini dan siap bersinergi memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Bima dan PD BPR NTB. Menurut dia, adanya MoU ditambah dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) akan menjadi dasar atau acuan baginya dalam memberikan pendampingan hukum terhadap masalah yang dihadapi pemerintah daerah dan BUMN/BUMD.

Pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kota Bima dan PD BPR NTB yang memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Bima dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

*Kahaba-01

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *