oleh

Terkuak 5 Nama Isteri dan Suami PNS di Data BLT Kelurahan Ule

-Kabar Bima-Dibaca 12 kali

Kota Bima, Kahaba.- Mencuatnya beberapa nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 yang bekerja menjadi istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kelurahan Ule Kecamatan Asakota di media sosial, membuat jajaran pemerintah kelurahan setempat melakukan langkah pengecekan pada penerima manfaat. Guna memastikan, apakah informasi tersebut hoax atau tidak.

Terkuak 5 Nama Isteri Dan Suami Pns Di Data Blt Kelurahan Ule - Kabar Harian Bima
Jajaran pemerintah kelurahan ule saat menyampaikan klarifikasi soal data blt. Foto: eric

Lurah Ule Nursin kepada media menyampaikan, setelah berkoordinasi dengan masyarakat didapatkan sejumlah nama suami atau isteri, yang berstatus sebagai PNS.



“Data BLT Covid-19 yang disampaikan Dinas Sosial berjumlah 31 orang, setelah dicek ternyata ada 5 nama yang merupakan isteri dari PNS,” ujarnya Kamis (14/5).

Nursin menuturkan, karena 5 nama tersebut tidak sesuai dengan kriteria penerima dana BLT Covid-19, maka dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi Dinas Sosial Kota Bima untuk melalukan koordinasi. Meminta arahan dan petunjuk, apakah 5 nama tersebut bisa diusulkan untuk diganti dengan nama warga yang membutuhkan bantuan.

“Hari ini kami berencana menghadapi Dinsos, untuk meminta petunjuk,” katanya.

Mantan Lurah Rite itu mengungkapkan, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat. Pihaknya telah meminta kepada 5 isteri PNS tersebut untuk tidak mengambil pencairan di kantor pos setempat.

“Mereka sudah mengerti dan memahami, juga siap namanya diganti oleh warga lain yang membutuhkan,” tandasnya.

*Kahaba-04


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

  1. Sebut aja nama ASN re. Tidak perlu di tutupi…. Dou ringgu Wati wara Maja.. emang lagi pendataan Wati Bade ma… Kukeko Wati wau di cowa…. Klo tidak ribut tidak tau… Soa ASN ringgu Wati wara Maja… Dalam kondisi ini masih juga manfaatin suasana… Di hukum pasung aja biar kapok kan kata presiden klo korupsi dana covid di hukum mati.. kenapa yg ini tidak.. ASN memalukan. Hukum aja penurunan pangkat masa tidak sengaja. Klo mengembalikan artinya selesai masalah begitu ro lurah..

  2. Ternyata bukan salah data Pusat tetapi memang ada KKN dalam pendataan dan verifikasi…..kepada semua Kelurahan buka semua data atau pasang di depan Kantor Kelurahan agar jelas dan transparan…..dan kepada oknum yang curang diambil teindakan tegas dan nyata dari Kepala Daerah

Kabar Terbaru