Carut Marut Kondisi Daerah, Dewan Kecewa Cara Kerja Pemkot Bima yang Terkesan Amatiran

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin memberikan catatan buruk untuk Pemerintah Kota Bima diakhir Ramadan kali ini. Ia mengaku miris mendengar  kekisruhan dan  buruknya perjalanan pemerintahan akhir akhir ini.

Anggota DPRD Kota Bima Amir Syafrudin. Foto: Bin

Kata dia, belum selesai masalah bantuan Covid-19 disejumlah tempat seperti di Kelurahan Sadia, muncul lagi di Lampe. Kemudian timbul lagi kekecewaan petugas pos Covid di batas kota, insentif K2 yang sudah 5 bulan belum dibayar. Kemudian guru ngaji, marbot, imam masjid yang biasanya sebelum lebaran sudah menerima insentif. Tetapi hari ini mereka kecewa.

“Sama seperti saya, saya kecewa dengan kerja Pemkot Bima yang terkesan amatiran,” ungkapnya, Jumat (22/5).

Padahal, menurut Duta PKS itu, mereka yang ada di dewan sudah sering berkordinasi dengan pemerintah eksekutif untuk melakukan percepatan pencairan anggaran. Tetapi masih saja mendengar berita buruk di penghujung bulan yang penuh berkah ini.

Kata dia, masyarakat, honorer K2, guru ngaji dan sebagainya adalah orang yang harus didahulukan. Kondisi sekarang sungguh memukul mereka, oleh karenanya honor itu sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka.

“Kasihan mereka kalau sampai lebaran tidak juga kunjung dibayar,” sesalnya.

Bagi dia, carut marut kondisi akhir-akhir ini harus segera diakhiri. Kendati ia memahami jika pemerintah sudah maksimal, tetapi baginya yang dilakukan saat ini belum cukup.

“Walikota harus hadir dalam kesemrawutan ini,” tegasnya.

Mestinya sambung Amir, pemimpin harus ada di tengah masyarakat untuk meyakinkan mereka bahwa bantuan akan datang dan insentif akan dibayar. Karena sudah dianggarkan dan memanggil seluruh pelaksana kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut tepat dan cepat.

“Agar masyarakat juga tenang dan bisa mengevaluasi dimana kendalanya,” pungkas Amir.

Ia pun merasa khawatir jika masalah yang timbul tak segera dibenahi. Maka dalam periode ini masyarakat akan menilai pemerintah gagal menjalankan tugasnya. Apalagi Walikota hanya efektif bekerja 3,5 tahun saja, selebihnya akan muncul tahun politik yang akan menyita energi dan akan mengurangi efektivitas pemerintah dalam bekerja.

*Kahaba-01

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. MENO

    Setuju Pak Amir untuk menuju Good Governance dan Clean Governance salut, tapi secara kelembagaan rakyat juga apakah bisa melakukan monitoring dan evaluasi pada OPD pd saat wabah corona dan bagaimana akuntabilitas kinerja Anggota DPRD tersebut, pada hal surat Mendagri melarang semua aktivitas termasuk momev. Komisi B telah melakukan hal itu pada dua OPD, rakyat juga tetap melakukan koreksi terhadap wakil rakyat, karena anda semua dipilih oleh rakyat
    Ingat itu anda dipilih rakyat, sehinga kedua institusi ini ttp menjadi mitra dan masukan anggota DPRD ini menjadi cemeti pemkot Bima untuk membenahi kinerja aparatur. yang sudah baik kita apresiasi dan kurang dipwrbaiki dan dievaluasi, kr selama penanganan corona Pemkot Bima sdh melakukan yang terbaik dan menjadi catatan positif rakyat…..

  2. Syahwan

    Salut dengan komentar positif dari mas Meno…. Seperti anda adalah orang yang paham birokrasi… Salut.. kenapa harus mengunakan bama samaran… Yuk saling membahu dalam Maslah ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *