Kota Bima, Kahaba.- Keputusan Menpan-RB menghapus tenaga honorer dinilai diskriminasi dan sangat merugikan. Pasalnya, pegawai honorer telah mengabdi lama dan memerlukan perhatian dari pemerintah terhadap kontribusi selama puluhan tahun ini. (Baca. Aturan Terbaru Menpan-RB, Pegawai Honorer Dihapus)
Ketua Forum Honorer Kategori dua (K2) Kota Bima Jubair mengatakan sudah melihat isi surat edaran Menpan-RB tersebut. Pihaknya pun telah menggelar pertemuan terbatas dengan beberapa pegawai honorer lain membahas langkah – langkah yang akan diupayakan. (Baca. Kepala Daerah Disanksi Jika tidak Laksanakan Surat Menpan-RB Soal Pegawai Honorer)
“Hasil pertemuan, kita menunggu keputusan resmi dari Walikota Bima,” katanya, Jumat (3/6).
Setelah ada keputusan Walikota Bima sambungnya, para tenaga honorer K2 di Kota Bima akan rapatkan barisan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Karena dibeberapa daerah, kepala daerah masih mempertahankan keberadaan honorer.
“Surat edaran Menpan-RB itu jelas diskriminasi dan sangat merugikan kami para tenaga honorer. Pengabdian kami yang puluhan tahun ini masih dianggap sebelah mata,” sesalnya.
Jubair menyebut, jumlah keseluruhan tenaga honorer K2 Kota Bima tahun 2019 berdasarkan rilis BKPSDM sebanyak 1.999 orang. Belum lagi ditambah non K2, dan perekrutan di atas tahun 2019, jumlahnya tidak sedikit.
“Kalau ditotalkan jumlah tenaga honorer di Kota Bima bisa mencapai 4.000 lebih,” sebutnya.
Di ujung pernyataannya, Jubair menaruh harapan ke Walikota Bima bisa memperjuangkan nasib para tenaga honorer dan tidak lepas tangan.
“Soalnya kepala daerah di daerah-daerah lain juga saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan keberadaan para tenaga honorer,” tambahnya.
*Kahaba-01
