Kabar Bima

Dewan Bakal Bentuk Pansus PKM Rasanae Timur

371
×

Dewan Bakal Bentuk Pansus PKM Rasanae Timur

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Sejak dibangun beberapa tahun lalu, Puskesmas Plus Rasanae Timur telah berubah menjadi hutan. Hingga kini, bangunan itu tak jua dimanfaatkan sebagai mana hajatan awal.

Kondisi PKM Rasanae Timur sekarang. Foto: Bin
Kondisi PKM Rasanae Timur sekarang. Foto: Bin

Kondisi itu pun disorot sejumlah masyarakat Kecamatan Rasanae Timur. Mereka mengeluhkannya kepada Anggota DPRD Dapil III saat agenda reses, Rabu (17/12) siang yang digelar di depan Kantor Camat Rasanae Timur.

Masyarakat meminta kepada sembilan Anggota DPRD Kota Bima Dapil III memperjuangkan Puskesmas Rasanae Timur, agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sebab keberadaannya sangat dibutuhkan, mengingat terbatasnya sarana RSUD Bima sebagai tempat pelayanan kesehatan.

Menanggapi aspirasi itu, Duta PKPI, Najamuddin berjanji akan memberikan atensi khusus pada bangunan yang didera kasus hukum itu. Pihaknya berencana akan membahas persoalan tersebut dalam rapat paripurna DPRD. Bahkan, akan mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk menanganinya.

“Karena ini keinginan masyarakat dan begitu kuat, maka kita akan perjuangkan dengan mendorong terbentuknya Pansus,” ujarnya di Kodo saat reses.

Menurutnya, perlu ada pemahaman bersama antara eksekutif dan Legislatif dalam menyikapi masalah Puskesmas tersebut. Sehingga bila ingin dimanfaatkan harus didukung juga dengan alokasi dana untuk renovasi. Mengingat kondisinya yang sudah tidak layak lagi.

Anggota DPRD lainnya, H. Armansyah mengaku siap mendukung terbentuknya Pansus. Apalagi proses hukum kaitan pembangunan Puskesmas dipastikan sudah selesai. Karena itu, tak ada lagi kendala untuk memanfaatkannya. “Saya lebih melihat ini soal kemauan eksekutif saja,” kata dia.

Namun, keinginan dua anggota dewan itu, justeru tak disepakati oleh H. Ridwan Mustakim, S. Adm, duta Partai Demokrat. Alasannya, sebelum membentuk pansus, harus diawalu dengan koordinasi dengan Pemerintah eksekutif dan mengumpulkan data yang valid.
“Pansus terlalu cepat, ada langkah lain yang mesti dilakukan. Karena Pansus, harus memiliki data yang otentik,” jelasnya.
*Erde/Bin