Kota Bima, Kahaba.- Mengakhiri Reses pada masa sidang kedua tahun 2017, anggota DPRD Kota Bima Dapil Asakota menggelar Reses di dua tempat dalam sehari. Masing-masing di Lingkungan Jatibaru Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Melayu, Rabu (12/7).
Di Lingkungan Jatibaru, Ketua Pemuda Muhammad Ali meminta agar dewan juga memperhatikan pengusaha batu bata. Karena usaha tersebut luput dari perhatian dari pemerintah. Ia juga meminta agar pos polisi yang ada di terminal Jatibaru kembali diaktifkan. Karena sering terjadinya perkelahian antar pemuda.
“Tolong juga perhatikan kuburan kami pak dewan. Kondisinya sekarang sudah sangat padat,” pintanya.
Pada tempat yang sama, Mahfud Ketua RT 24 meminta agar lingkungan RT tersebut diaspal, kemudian sungainya di beri talud dan dimasukan kembali rumah tidak layak huni untuk warga setempat. .Dirinya juga meminta bantuan untuki musholla, kemudian drainase di RT 30, jalan pertanian, lapangan bola serta pelebaran jembatan di RT 09.
Sementara di Kelurahan Melayu, Ketua LPM Dedi Cahyadi meminta diperjuangkan lahan untuk kuburan, karena di Kelurahan tersebut melayu sama sekali tidak memiliki lahan kuburan. Ia bahkan meminta agar Doro Toi dijadikan lahan kuburan.
“Masalah kuburan sangat penting, jangan sampai tunggu ada orang meninggal dan kesulitan dikuburkan baru pemerintah peduli,” sorotnya.
Dedi juga meminta agar fungsi pengawasan dewan dimaksimalkan. Seperti pekerjaan proyek yang tidak diawasi berupa pembangunan MCK plus plus, maka hasilnya pun tidak jelas. Demikian juga dengan sejumlah proyek lain yang dikerjakan di Kelurahan Melayu.
Kemudian dirinya mempertanyakan pengangkut sampah di Kelurahan Melayu. Karena sudah lama mobil sampah tidak pernah masuk di Kelurahan Melayu. Akibatnya, kelurahan tersebut semakin terlihat kotor dan kumuh.
Menjawab beragam aspirasi itu, anggota DPRD Kota Bima M. Nor meminta warga Kelurahan Jatibaru bersabar. Setiap aspirasi akan diperjuangkan dan dituangkan dalam program. Hanya saja butuh waktu dan proses.
“Kami akan perjuangkan. Hasil Reses tahun sebelumnya juga sudah bisa dan akan dinikmati oleh warga Kelurahan Jatibaru. Tahun ini saja 12 paket proyek masuk di Kelurahan Jatibaru,” katanya.
Sementara aspirasi di Melayu, Nor mengaku masalah kuburan menjadi permintaan dihampir semua kelurahan dan saat ini tengah diperjuangkan oleh pemerintah. Kemudian soal pengawasan pekerjaan proyek, tergantung dari komisi.
“Kami anggota dewan yang ada di Dapil I tidak ada yang masuk di Komisi I. Sementara Komisi I yang berwenang melakukan pengawasan. Tapi tetap akan kami sampaikan nanti pada komisi yang berwenang,” katanya.
Soal rumah tidak layak huni tambah duta PAN itu, pemerintah memiliki sejumlah persyaratan. Diantaranya yakni tanah harus memiliki sertifikat. Jika tidak ada, maka warga yang mestinya berhak dapat, tidak bisa diberikan.
*Kahaba-01
