Kota Bima, Kahaba.- Penyegelan usaha Miluna Cafe Lawata dilakukan Dinas Pariwisata karena kewajiban yang tidak dipenuhi. Kendati demikian, manager Miluna juga menilai Dinas Pariwisata terlalu arogan dalam menutup tempat kuliner yang menjadi ikon terbaik di Kota Bima itu. (Baca. Miluna Cafe Lawata Disegel Dinas Pariwisata)
Manager Miluna Cafe Fadlan yang dikonfirmasi menyampaikan, penyegelan tempat usaha tersebut karena arogansi dan tidak ada kompensasi waktu terkait pembayaran retribusi.
Fadlan menceritakan, pajak retribusi pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 40 juta. Namun pada bulan Desember lalu pihaknya baru mampu membayar pajak Rp 30 juta lebih.
Dia mengakui bahwa adanya kekurangan sekitar Rp 10 juta tersebut dan akan diupayakan dibayarkan dilain waktu. Ia pun meminta keringanan mengingat usahanya tersebut masih cukup sepi karena masih berdampak dari Covid-19.
“Saya meminta keringanan pembayaran pajak retribusi, karena usaha cukup sepi tapi pihak Dinas Pariwisata tidak mau mengerti,” katanya saat dihubungi media ini, Senin 19 Februari 2024.
Fadlan mengeluhkan sikap Dinas Pariwisata yang menginginkan pembayaran pajak retribusi pada awal tahun ini, padahal baru berjalan 2 bulan.
Sedangkan sesuai perjanjian kerjasama, pembayaran retribusi dalam satu tahun sebanyak dua kali. Artinya bisa di bulan Juni dan juga Desember.
“Inikan baru bulan Februari, kenapa harus bayar awal tahun. Sedangkan waktu masih panjang. Kadang kami juga membayar pada bulan Desember, mengingat situasi dan kondisi usaha yang masih belum ramai,” imbuhnya.
*Kahaba-04
